Film “Pesta Babi” Dinilai Hanya Propaganda Pesanan, Sarat Narasi Provokatif dan Penggiringan Opini

Film dokumenter “Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita” kembali menjadi sorotan publik setelah sejumlah pihak menilai film tersebut bukan lagi sekadar karya kritik sosial, melainkan sarat muatan propaganda yang diarahkan untuk membangun opini negatif terhadap pemerintah dan pembangunan nasional.

Dalam beberapa pekan terakhir, pemutaran film tersebut dilakukan secara masif di berbagai daerah melalui skema nonton bareng (nobar), diskusi komunitas, hingga forum aktivis dan mahasiswa. Pola penyebaran yang terorganisir itu memunculkan dugaan adanya agenda tertentu di balik distribusi film tersebut.

Sejumlah pengamat menilai narasi yang dibangun dalam film cenderung menggiring emosi publik melalui visualisasi konflik, ketimpangan sosial, isu lingkungan, hingga pendekatan dramatik yang menempatkan negara sebagai pihak yang sepenuhnya bersalah.

“Film ini bukan hanya dokumenter biasa. Ada framing yang dibangun secara sistematis untuk memunculkan ketidakpercayaan publik terhadap negara dan pembangunan nasional,” ujar seorang pengamat komunikasi sosial di Jakarta, Senin (19/5/2026).

Menurutnya, penggunaan istilah “kolonialisme” dalam konteks pembangunan modern dianggap sebagai bentuk hiperbola naratif yang berpotensi memicu kemarahan publik, khususnya di kalangan mahasiswa dan kelompok muda yang aktif di media sosial.

Selain itu, pola pemutaran film yang melibatkan jaringan aktivis, organisasi mahasiswa, komunitas lingkungan, hingga sejumlah lembaga advokasi dinilai menunjukkan adanya konsolidasi opini yang sengaja dibangun untuk memperkuat tekanan sosial terhadap kebijakan pemerintah.

Narasi yang diangkat dalam film juga disebut minim menghadirkan perspektif berimbang terkait pembangunan nasional, investasi, maupun program strategis negara. Akibatnya, publik hanya disuguhkan sudut pandang tunggal yang berpotensi memperbesar sentimen negatif dan memperkeruh situasi sosial.

Di media sosial, potongan-potongan adegan film bahkan mulai digunakan sebagai bahan propaganda digital melalui video pendek, poster agitasi, hingga narasi emosional yang diarahkan untuk membangun kemarahan publik terhadap aparat dan pemerintah.

Pengamat sosial lainnya menilai fenomena tersebut perlu dicermati secara bijak agar masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh narasi yang belum tentu utuh secara fakta maupun konteks.

“Kritik tentu bagian dari demokrasi. Namun ketika sebuah film mulai digunakan sebagai alat agitasi dan penggiringan opini secara masif, masyarakat harus lebih kritis dalam memilah informasi,” ujarnya.

Meski demikian, sejumlah pihak juga mengingatkan bahwa ruang kebebasan berekspresi tetap harus dijaga selama dilakukan secara bertanggung jawab dan tidak mengarah pada penyebaran kebencian maupun provokasi yang dapat mengganggu stabilitas sosial.

Di tengah meningkatnya polarisasi di ruang digital, masyarakat diimbau untuk tidak mudah terpancing oleh narasi provokatif serta tetap mengedepankan persatuan dan dialog dalam menyikapi berbagai isu nasional.