Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, menyatakan bahwa kenaikan harga dapat menjadi salah satu penyebab bertambahnya jumlah penduduk miskin di Indonesia, meskipun pertumbuhan ekonomi negara ini masih berada di atas 5 persen. Luhut telah melakukan analisis terkait fenomena ini dan mengungkapkan bahwa tim DEN menemukan adanya hubungan antara kenaikan harga barang dan jasa dengan peningkatan angka kemiskinan.
"Jadi bisa mungkin karena kenaikan harga. Dewan Ekonomi sudah menghitung mengenai itu. Ada datanya saya enggak ingat," kata Luhut saat ditemui di kantornya di Jakarta pada Rabu (24/6/2026).
Optimisme Perekonomian Indonesia
Meskipun ada kekhawatiran terkait peningkatan angka kemiskinan, Luhut tetap optimis bahwa perekonomian Indonesia dapat terus berkembang tanpa mengabaikan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Ia menekankan pentingnya efisiensi dalam pelaksanaan berbagai program pemerintah dan memanfaatkan bonus demografi yang ada.
"Kita kan harus perhatikan efisiensi. Efisiensi juga target yang kita kerjakan. Kemudian kita juga harus betul-betul menyadari semua bersama bahwa bonus demografi itu akan habis 10 tahun dari sekarang," tuturnya.
Luhut menambahkan bahwa jika tidak ada upaya yang baik, pencapaian yang diharapkan pada tahun 2045 bisa sulit terwujud. "Tapi kalau kita semua kompak, itu saya kira enggak ada masalah," ujarnya.
Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto juga menyoroti pertumbuhan ekonomi Indonesia yang rata-rata mencapai 5 persen per tahun, namun belum sepenuhnya dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Menurutnya, secara teori, pertumbuhan ekonomi sebesar itu seharusnya dapat meningkatkan kesejahteraan secara signifikan.
Prabowo menjelaskan, "Selama tujuh tahun belakangan ini dikatakan bahwa ekonomi kita tumbuh 5 persen tiap tahun. Tujuh tahun kali lima, berarti 35 persen pertumbuhannya. Logikanya selama tujuh tahun Indonesia tambah kaya 35 persen," saat penutupan Musyawarah Nasional Alim Ulama Nahdlatul Ulama 2026 di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur.
Namun, ia mencatat bahwa kenyataan di lapangan menunjukkan hal yang berbeda, di mana pertumbuhan ekonomi yang terjadi belum dirasakan secara merata oleh masyarakat. "Kenyataan bahwa setelah tujuh tahun tumbuh 5 persen, masa penduduk miskin tambah. Negara tambah kaya, rakyat miskin tambah. Ini sesuatu yang aneh, yang anomali," jelasnya.
Prabowo menilai bahwa situasi ini menunjukkan bahwa manfaat pertumbuhan ekonomi lebih banyak dinikmati oleh kelompok tertentu, dan hal ini menjadi sinyal adanya masalah dalam sistem ekonomi yang perlu diperbaiki agar hasil pembangunan dapat dirasakan secara lebih merata.
"Kita lihat bahwa ini berarti sistem kita keliru. Sistem ini keliru karena apa, kalau orang miskin tambah, yang menengah juga berkurang, berarti yang menikmati pertumbuhan ini hanya segelintir orang," kata Prabowo.
