Kenapa Setiap Negara yang Ingin Mandiri Selalu Menghadapi Tekanan? Belajar dari Soekarno hingga Prabowo

JAKARTA – Dalam perjalanan sejarah dunia, hampir setiap negara yang berupaya memperkuat kemandirian ekonomi selalu menghadapi berbagai tantangan. Tekanan tersebut bisa datang dari faktor eksternal seperti persaingan global, dinamika geopolitik, hingga kepentingan ekonomi internasional. Namun tidak jarang, hambatan justru muncul dari dalam negeri berupa konflik politik, korupsi, lemahnya industri nasional, hingga ketidaksiapan sumber daya manusia.

Fenomena ini juga kerap menjadi bahan diskusi dalam perjalanan pembangunan Indonesia. Dari era Presiden Soekarno, B.J. Habibie, Joko Widodo, hingga pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, isu kemandirian ekonomi selalu menjadi salah satu agenda strategis yang terus diperjuangkan.

Konsep kemandirian ekonomi bukanlah hal baru. Banyak negara berkembang berupaya mengurangi ketergantungan terhadap impor, memperkuat industri dalam negeri, meningkatkan ketahanan pangan, serta menguasai sumber daya strategis nasional.

Namun dalam praktiknya, upaya tersebut sering menghadapi tantangan besar. Persaingan global membuat negara-negara harus berhadapan dengan sistem ekonomi internasional yang telah terbentuk selama puluhan tahun. Ketika suatu negara mulai membangun industri sendiri atau memperkuat kontrol atas sumber daya alamnya, muncul berbagai konsekuensi ekonomi maupun politik yang harus dihadapi.

Selain faktor eksternal, tantangan internal juga memiliki peran besar. Kebijakan yang baik sering kali terganjal oleh birokrasi yang tidak efektif, korupsi, rendahnya produktivitas industri, hingga kurangnya investasi pada riset dan teknologi.

Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, dikenal dengan gagasan “Berdikari” atau berdiri di atas kaki sendiri. Gagasan ini menekankan pentingnya kemandirian bangsa dalam bidang ekonomi, politik, dan kebudayaan.

Pada masa itu, Indonesia berupaya mengurangi ketergantungan terhadap kekuatan asing serta memperkuat identitas nasional. Meski menghadapi berbagai keterbatasan, konsep Berdikari menjadi salah satu fondasi pemikiran pembangunan nasional yang masih relevan hingga saat ini.

Era B. J. Habibie menjadi simbol ambisi Indonesia untuk masuk ke dalam jajaran negara maju melalui penguasaan teknologi tinggi.

Program pengembangan pesawat nasional N250 dianggap sebagai tonggak penting dalam industri dirgantara Indonesia. Meski proyek tersebut menghadapi berbagai kendala dan akhirnya tidak berlanjut sesuai harapan, semangat membangun kemampuan teknologi nasional tetap menjadi inspirasi bagi banyak kalangan.

Di masa pemerintahan Joko Widodo, kebijakan hilirisasi sumber daya alam menjadi salah satu program utama.

Pemerintah berupaya mendorong pengolahan mineral di dalam negeri agar Indonesia tidak hanya mengekspor bahan mentah, tetapi juga menghasilkan produk bernilai tambah tinggi. Kebijakan ini bertujuan meningkatkan pendapatan negara, membuka lapangan kerja, dan memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global.

Meski mendapat dukungan luas, kebijakan tersebut juga menghadapi berbagai tantangan, mulai dari sengketa perdagangan internasional hingga kebutuhan investasi besar untuk pembangunan industri pengolahan.

Saat ini, Presiden Prabowo Subianto menempatkan ketahanan pangan dan energi sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional.

Pangan dan energi dipandang sebagai fondasi penting bagi kedaulatan sebuah negara. Ketergantungan terhadap impor dalam dua sektor strategis tersebut dinilai dapat menimbulkan kerentanan ketika terjadi krisis global, konflik geopolitik, atau gangguan rantai pasok internasional.

Karena itu, berbagai program peningkatan produksi pangan, pembangunan infrastruktur pertanian, pengembangan energi nasional, hingga penguatan investasi sektor strategis terus didorong.

Pertanyaan yang sering muncul adalah apakah setiap upaya menuju kemandirian ekonomi selalu mendapat penolakan.

Jawabannya tidak sesederhana itu. Dalam dunia yang saling terhubung, setiap perubahan kebijakan ekonomi akan memengaruhi banyak pihak, baik di dalam maupun luar negeri. Karena itu, munculnya perdebatan, kritik, maupun tantangan merupakan bagian dari proses pembangunan.

Yang lebih penting adalah memastikan bahwa setiap kebijakan benar-benar mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat, memperkuat daya saing nasional, serta menciptakan ekonomi yang sehat dan berkelanjutan.

Sejarah menunjukkan bahwa cita-cita kemandirian ekonomi selalu menjadi bagian dari perjalanan bangsa Indonesia. Dari semangat Berdikari Soekarno, visi teknologi Habibie, hilirisasi Jokowi, hingga fokus ketahanan pangan dan energi Prabowo, semuanya memiliki benang merah yang sama: mengurangi ketergantungan dan memperkuat kemampuan nasional.

Namun kemandirian tidak dapat dicapai hanya melalui slogan. Dibutuhkan industri yang kuat, sumber daya manusia yang unggul, tata kelola yang bersih, serta dukungan masyarakat yang produktif dan inovatif.

Pada akhirnya, pertanyaannya bukan lagi siapa yang salah atau siapa yang menghambat. Pertanyaannya adalah: apakah Indonesia siap membangun ekonomi yang benar-benar mandiri, kompetitif, dan mampu berdiri di atas kaki sendiri di tengah persaingan global yang semakin ketat?