Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menetapkan bahwa data guru dalam sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik) tidak akan diperbarui setelah 31 Desember 2024. Hal ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK), Nunuk Suryani, yang menjelaskan bahwa fokus saat ini adalah menyelesaikan data guru yang telah terdaftar hingga batas waktu tersebut.
Nunuk mengungkapkan bahwa penambahan data guru honorer baru tidak akan dibuka, dan pihaknya akan berupaya menyelesaikan data guru yang sudah ada. "Itulah yang jadi basis data kami, yakni Dapodik per 31 Desember 2024. Dan setelah itu kan memang tidak bisa masuk Dapodik lagi. Kami membatasi data per 31 Desember 2024 itu bukan hanya karena ingin, karena itu amanah undang-undang," ujarnya dalam acara Taklimat Media yang berlangsung di Jakarta Pusat.
Implikasi Terhadap Guru Non-ASN
Menurut Nunuk, jika ada guru non-ASN yang belum terdaftar dalam Dapodik pada tanggal tersebut, mereka tidak akan bisa diikutsertakan dalam redistribusi guru maupun penyelesaian status guru non-ASN. "Karena sebenarnya jumlah guru yang kalau tidak terdata di Dapodik ya kami juga tidak tahu, misalnya sekolah merekrut sendiri dan lain sebagainya," jelasnya. Ia menambahkan bahwa saat ini terdapat 237.196 guru non-ASN yang masih aktif mengajar hingga akhir tahun 2026.
Nunuk menegaskan bahwa Surat Edaran (SE) Mendikdasmen Nomor 7 Tahun 2026 tidak dimaksudkan untuk menghentikan keberadaan guru non-ASN, melainkan untuk memberikan kepastian agar proses pembelajaran tetap berjalan. "Rujukannya bagi dinas pendidikan tetap memperpanjang penugasan," tambahnya.
Panggilan untuk Evaluasi Kebutuhan Guru
Wakil Ketua Komisi X DPR, Lalu Hadrian Irfani, mendesak agar Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB) dan Kemendikdasmen segera mengambil langkah untuk melindungi nasib guru honorer. Ia menilai bahwa SE tentang Penugasan Guru Non-ASN merupakan solusi sementara yang perlu diikuti dengan evaluasi menyeluruh terhadap kebutuhan guru di seluruh Indonesia.
Lalu menekankan pentingnya pemerintah untuk menghitung kembali kebutuhan dan ketersediaan guru, baik ASN maupun non-ASN, agar kebijakan pengelolaan guru tidak menimbulkan ketidakpastian. "Kami meminta Presiden Prabowo untuk menghapus kastanisasi guru. Tidak boleh lagi ada pengelompokan status guru yang menimbulkan disparitas," ungkapnya.
Politikus dari PKB ini menekankan bahwa penyatuan status guru dalam satu sistem nasional akan meningkatkan efektivitas dan integrasi dalam tata kelola pendidikan. "Jika seluruh guru direkrut melalui satu sistem nasional melalui CPNS, maka distribusi tenaga pendidik, pengembangan kompetensi, serta kesejahteraan guru akan lebih terukur dan berkeadilan," tuturnya. Lalu berharap langkah ini dapat menjadi solusi jangka panjang untuk memperbaiki nasib guru di Indonesia dan meningkatkan kualitas pendidikan nasional.
Ia menekankan bahwa guru merupakan fondasi utama dalam pembangunan sumber daya manusia di Indonesia, sehingga negara harus memberikan kepastian status, karier, dan kesejahteraan yang setara bagi seluruh guru.
