Pemerintah Indonesia berencana untuk meluncurkan paket insentif tambahan guna mempertahankan momentum ekonomi pada kuartal II-2026. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa paket stimulus ini akan diumumkan dan mulai diterapkan dalam waktu dekat, tepatnya pada 1 Juni 2026.
Purbaya menjelaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya untuk menjaga pertumbuhan ekonomi yang tetap kuat, di mana pemerintah akan berkoordinasi dengan bank sentral untuk memastikan likuiditas di pasar keuangan tetap terjaga. Selain itu, pemerintah juga akan memperkuat nilai tukar rupiah melalui penerbitan surat utang di pasar China, yang dikenal sebagai panda bond, dengan tingkat bunga yang kompetitif.
Menurut Purbaya, penerbitan obligasi ini diharapkan dapat membantu diversifikasi sumber pembiayaan negara dan mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat. Ia menilai prospek ekonomi Indonesia masih solid meskipun terdapat dinamika global yang bergejolak, dan meminta pelaku pasar serta masyarakat untuk tidak bereaksi berlebihan terhadap situasi tersebut.
Purbaya juga menyampaikan pesan dari Presiden yang menekankan bahwa kondisi fiskal Indonesia tetap aman dan tidak perlu ada kekhawatiran yang berlebihan. Sebelumnya, pemerintah telah menyiapkan sejumlah bantalan fiskal pada kuartal II-2026 untuk menjaga pertumbuhan ekonomi sesuai target, termasuk pencairan gaji ke-13 bagi aparatur sipil negara (ASN) dan percepatan penyaluran bantuan sosial.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menambahkan bahwa kebijakan fiskal tahun ini akan berfungsi sebagai penopang di tengah ketidakpastian global dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan mencapai 5,4%. Salah satu instrumen yang akan segera diterapkan adalah pencairan gaji ke-13 ASN dengan alokasi sekitar Rp55 triliun, yang diharapkan dapat meningkatkan konsumsi rumah tangga.
Pemerintah juga akan mempercepat penyaluran bantuan pangan untuk 33,2 juta keluarga penerima manfaat dari April hingga Juni 2026, sebagai langkah untuk menjaga daya beli masyarakat berpenghasilan rendah di tengah tekanan harga pangan dan fluktuasi ekonomi global. Belanja negara akan dioptimalkan untuk menjaga momentum pertumbuhan serta berfungsi sebagai penyangga terhadap gejolak eksternal.
Di sektor pembangunan, pemerintah mendorong percepatan program perumahan dan pendidikan, dengan alokasi Rp13,4 triliun untuk revitalisasi sekolah dan Rp37,1 triliun untuk program 3 juta rumah melalui skema FLPP. Selain itu, pemerintah juga akan menerapkan langkah efisiensi dan reformasi kebijakan, seperti implementasi campuran biodiesel B50 yang diperkirakan dapat menghemat impor solar hingga Rp48 triliun.
Pemerintah juga merencanakan penurunan tarif bea masuk LPG dari 5% menjadi 0% dan membuka ruang reformasi perizinan impor untuk mempercepat investasi. Paket kebijakan ini diharapkan dapat menekan biaya produksi dan mempercepat realisasi investasi di Indonesia.
