Jakarta - Data dari National Health Account menunjukkan bahwa belanja kesehatan di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan setiap tahunnya. Pada tahun 2023, belanja kesehatan mencapai Rp 613 triliun, kemudian naik menjadi Rp 630 triliun pada tahun 2024, dan diperkirakan akan mencapai Rp 660 triliun pada tahun 2025. Namun, peningkatan ini belum diimbangi dengan penurunan jumlah warga yang memilih berobat ke luar negeri.
Lucia Rizka Andalusia, Direktur Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan Kemenkes RI, menekankan pentingnya pendekatan untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan agar dapat menarik minat masyarakat, terutama dalam hal teknologi. Oleh karena itu, pemerintah tengah mempersiapkan teknologi seperti bedah robotik, kecerdasan buatan (AI), genomik, dan terapi proton, yang selama ini menjadi incaran masyarakat saat mencari pengobatan di luar negeri.
Pengembangan Fasilitas Kesehatan
"Orang pasti akan tertarik berobat di Indonesia kalau pelayanan kesehatan di Indonesia setara dengan negara-negara tetangga yang menjadi tujuan wisata kesehatan," ungkap Rizka setelah mengikuti diskusi bersama Novo Holdings pada Selasa (29/7/2026). Rencananya, pemerintah akan melengkapi fasilitas kesehatan di 66 kabupaten/kota yang belum memiliki rumah sakit tipe C, yang kini dikategorikan sebagai rumah sakit madya. Selain itu, pemerintah juga akan membangun rumah sakit paripurna atau tipe A yang akan menjadi rujukan dengan teknologi kesehatan terbaru.
Rumah sakit tersebut akan diprioritaskan untuk menangani penyakit serius seperti kanker, jantung, stroke, dan gangguan saraf, yang menjadi alasan utama banyak warga Indonesia mencari pengobatan ke luar negeri. "Di rumah sakit paripurna kita lengkapi dengan cutting edge technology, termasuk robotik, genomik, kemudian AI," jelasnya.
Peluang Investasi di Sektor Kesehatan
Rizka juga menambahkan bahwa Kemenkes berencana untuk menghadirkan layanan terapi proton di Indonesia, yang selama ini banyak diakses oleh pasien dengan berobat ke luar negeri. "Supaya nanti orang Indonesia yang membutuhkan proton therapy tidak perlu lagi ke luar negeri, cukup di Indonesia," tambahnya.
Di sisi lain, Kemenkes juga membuka peluang investasi yang lebih luas dalam sektor kesehatan. Lucia menyatakan bahwa pemerintah akan mempermudah regulasi terkait fasilitas kesehatan, alat kesehatan, dan obat-obatan untuk menarik minat investor. "Kami memfasilitasi dengan kebijakan dan regulasi supaya investasi di bidang kesehatan lebih mudah. Tugas Kementerian Kesehatan memang mengakselerasi itu," ujarnya.
Selain menarik investasi, pemerintah juga mendorong kerja sama joint venture dan transfer teknologi untuk produksi alat kesehatan berteknologi tinggi serta obat bioteknologi di dalam negeri. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat industri kesehatan nasional sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap produk impor.
