Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, mengonfirmasi bahwa stok bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia berada dalam kondisi yang baik, dengan estimasi ketersediaan selama 16 hingga 18 hari. Hal ini disampaikan di tengah situasi global yang tidak menentu.
Pemerintah berupaya memperkuat distribusi BBM, meningkatkan produksi energi dalam negeri, serta menyiapkan bahan bakar alternatif guna mengurangi ketergantungan pada impor. Bahlil juga meminta PT Pertamina (Persero) untuk menambah jumlah armada kapal yang mengangkut BBM, khususnya pada rute Jawa Timur menuju Bali dan daerah yang bergantung pada transportasi laut.
Target Ketahanan Stok dan Penyaluran BBM
“Tadi saya juga mendapat laporan dari Pertamina, bahwa secara stok nasional kita, BBM, itu di 16–18 hari. Jadi stok BBM nasional, insya Allah, itu aman,” ungkap Bahlil di Jakarta pada Minggu, 18 Oktober 2026. Pemerintah juga menargetkan agar ketahanan stok bensin RON 90 dapat kembali mencapai 20 hari dalam waktu sekitar satu minggu. Perubahan pola konsumsi, di mana beberapa pengguna beralih dari bensin beroktan tinggi ke RON 90, turut memengaruhi kebutuhan pasokan.
Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) melaporkan bahwa penyaluran BBM di beberapa Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Mojokerto, Jawa Timur, telah kembali normal per 16 Oktober 2026. Pasokan kini berasal dari Terminal BBM Surabaya setelah sebelumnya menggunakan jalur alternatif dari Boyolali yang memakan waktu sekitar sembilan jam.
Peningkatan Produksi Energi Domestik
Selain memastikan distribusi yang aman, pemerintah juga meningkatkan pasokan energi domestik dengan memulai operasi Kilang LPG Cilamaya di Karawang, Jawa Barat, pada 15 Oktober 2026. Fasilitas yang dimiliki oleh PT Energi Nusantara Perkasa ini dapat memproduksi sekitar 160 ton LPG setiap hari dan memiliki kapasitas pengolahan gas mencapai 40 juta standar kaki kubik per hari. Menurut catatan ESDM, kebutuhan LPG nasional mencapai sekitar 9 juta ton per tahun, sementara produksi dalam negeri baru mencapai sekitar 1,9 juta ton atau 21% dari total kebutuhan.
Pemerintah juga sedang menyiapkan compressed natural gas (CNG) sebagai alternatif untuk LPG guna memperluas pilihan sumber energi. Di sektor hulu, ada dorongan untuk meningkatkan produksi minyak melalui pengelolaan sumur rakyat. ESDM mencatat bahwa sejumlah sumur berizin di Sumatera dan Jawa telah berproduksi, dan izin pengelolaan sumur rakyat di Aceh juga telah ditandatangani.
Pemerintah juga mematangkan pengembangan bioetanol untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor bensin. Konsumsi bensin nasional diperkirakan mencapai sekitar 40 juta kiloliter per tahun, sedangkan produksi domestik berada di kisaran 18-19 juta kiloliter. ESDM merencanakan pengembangan campuran etanol secara bertahap hingga mencapai E50, dengan mempertimbangkan kesiapan industri dalam negeri. Untuk tahap E20, kebutuhan etanol diperkirakan mencapai sekitar 8 juta kiloliter, dengan potensi bahan baku dari singkong, tebu, dan jagung yang berasal dari Jawa, Sumatera, serta Papua.
“Jangan sampai kita melakukan mandatori, tapi etanolnya kita impor. Enggak boleh,” tegas Bahlil. Pemerintah berkomitmen untuk memperkuat armada distribusi, meningkatkan produksi LPG dan minyak, serta mengembangkan bioetanol demi menjaga pasokan jangka pendek sekaligus memperkuat kemandirian energi nasional.
