Pemerintah China menegaskan bahwa kedaulatan negara harus dihormati, menyusul pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menyatakan akan menghentikan sementara operasi untuk memandu kapal di Selat Hormuz. Situasi di kawasan tersebut tetap tegang, dan China menyerukan gencatan senjata untuk menciptakan kondisi yang mendukung deeskalasi.
Dalam konferensi pers di Beijing pada Rabu, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian, menyatakan bahwa "kedaulatan, keamanan, dan integritas teritorial negara-negara pesisir harus dihormati." Pernyataan ini muncul setelah Trump mengumumkan pada Selasa (5/5) bahwa operasi militer yang dikenal sebagai "Proyek Freedom" akan ditangguhkan sementara untuk memberi kesempatan bagi pencapaian kesepakatan damai antara Washington dan Teheran.
Trump menjelaskan bahwa keputusan tersebut diambil atas permintaan Pakistan dan negara-negara lain, serta sebagai respons terhadap kemajuan dalam negosiasi dengan Iran. Lin Jian menambahkan bahwa kekhawatiran negara-negara regional harus ditanggapi dengan serius dan kepentingan komunitas internasional perlu dilindungi.
Lin Jian juga menekankan bahwa posisi China mengenai situasi di Selat Hormuz sudah jelas, berharap semua pihak bertindak bijaksana dan menyelesaikan perselisihan melalui dialog. Ia menyatakan bahwa China akan terus berupaya meredakan ketegangan di kawasan tersebut.
Pada hari yang sama, Menteri Luar Negeri China Wang Yi melakukan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Iran, Seyyed Abbas Araghchi, di Beijing. Dalam pertemuan tersebut, Lin Jian menyampaikan dukungan China terhadap Iran dalam menjaga kedaulatan dan keamanan nasionalnya, serta mengapresiasi upaya Iran untuk mencari penyelesaian politik melalui jalur diplomatik.
Lin Jian juga mendorong negara-negara di Teluk dan Timur Tengah untuk mengambil inisiatif dalam menyelesaikan masalah mereka sendiri dan mendorong Iran untuk menjalin dialog dengan lebih banyak negara di kawasan tersebut. Pertemuan antara kedua menteri tersebut berlangsung menjelang rencana pertemuan antara Presiden Xi Jinping dan Donald Trump di Beijing yang dijadwalkan pada 14-15 Mei 2026.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mengonfirmasi bahwa operasi militer AS terhadap Iran yang dilaksanakan bersama Israel pada 28 Februari telah berakhir, seiring dengan fokus Washington yang beralih ke "Proyek Freedom" untuk membuka kembali jalur perairan penting bagi energi global.
Proyek tersebut dianggap bersifat defensif dan sementara, dengan AS menganggap gencatan senjata yang disepakati sebulan lalu masih berlaku. Sebelumnya, pada 28 Februari, AS dan Israel melancarkan serangan terhadap target-target di Iran yang mengakibatkan kerusakan dan korban sipil, diikuti dengan pengumuman gencatan senjata pada 7 April.
Perundingan lanjutan di Islamabad berakhir tanpa kesepakatan, dan Trump memperpanjang penghentian permusuhan untuk memberi waktu kepada Iran menyusun proposal terpadu. Situasi ini menunjukkan kompleksitas hubungan internasional di kawasan tersebut dan kemungkinan perkembangan lebih lanjut dalam upaya mencapai perdamaian.
