Jakarta - Pertumbuhan industri pangan di Indonesia terus menunjukkan kemajuan yang pesat, dengan kontribusi ekonomi yang mencapai Rp 4.760 triliun setiap tahunnya. Dalam menghadapi tantangan untuk menjaga keamanan produk dari 4,2 juta pelaku usaha pangan, mulai dari skala mikro hingga 46 ribu industri besar, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI menghadapi tugas yang tidak mudah.
Dalam rangka memperingati satu dekade Program Manajemen Risiko (PMR), Kepala BPOM RI, Taruna Ikrar, menekankan pentingnya pergeseran paradigma dalam pengawasan keamanan pangan di Indonesia. Pengawasan yang sebelumnya berfokus pada produk kini beralih menjadi pencegahan berbasis risiko. "Dengan program manajemen risiko ini, kita beralih bagaimana mencegah risiko. Nah dengan konteks itu, maka saya yakin program PMR atau program manajemen risiko ini, yang nanti detailnya akan dijelaskan mungkin oleh bidang terkait ya," ungkapnya saat memberikan sambutan di Gedung BPOM RI, Jakarta, pada Selasa (30/6/2026).
Penguatan Program Manajemen Risiko
Taruna Ikrar menambahkan bahwa kebijakan BPOM tidak hanya bertujuan untuk mempertahankan keamanan pangan, tetapi juga untuk memperkuat program manajemen risiko agar semakin efektif. "Tapi yang jelas kebijakan badan POM pertama bukan hanya mempertahankan, tetapi bagaimana program manajemen risiko ini semakin kuat, semakin utuh," jelasnya.
Melihat keberhasilan program ini, Taruna berencana untuk menyampaikan konsep PMR kepada Presiden, dengan harapan dapat memperkuat keamanan pangan dalam program prioritas nasional, yaitu Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini dianggap penting, terutama mengingat meningkatnya kasus keracunan makanan yang terjadi di kalangan anak-anak sekolah. "Bahkan kami berpikir untuk program manajemen risiko ini, akan kita sumbangkan untuk negara untuk melaporkannya ke Bapak Presiden untuk diterapkan di program makan bergizi gratis," tuturnya.
Implementasi di Koperasi dan Jemaah Haji
Selain untuk program Makan Bergizi Gratis, pendekatan pengawasan preventif juga direncanakan untuk diterapkan pada 83.000 Koperasi Merah Putih di desa-desa, terutama yang mengelola fasilitas penyimpanan dingin untuk daging, bakso, tahu, dan tempe. BPOM juga berperan dalam pengawasan pangan steril bagi jemaah haji dan umrah Indonesia yang mencapai dua juta orang setiap tahunnya.
Melalui momentum satu dekade PMR ini, BPOM berupaya meningkatkan kesadaran di kalangan pelaku industri agar tidak lagi bersikap 'kucing-kucingan' saat ada pemeriksaan. Diharapkan, industri pangan dapat melakukan pengawasan mandiri untuk menjamin kualitas, keamanan, dan nilai gizi produk yang beredar di masyarakat. BPOM menegaskan bahwa memastikan keamanan pangan adalah pilar penting bagi ketahanan nasional. "Kunci utama kemandirian suatu bangsa itu adalah kemandirian pangan. Setelah itu baru kemandirian energi, kemudian selanjutnya kemandirian yang lain," tutupnya.
