Jakarta - Kematian dr Eliza Princila Utami, atau dr Icha, di Kupang, Nusa Tenggara Timur, telah menimbulkan kepedulian di kalangan masyarakat. Yuli Farianti, Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan dari Kementerian Kesehatan, menyampaikan rasa duka cita yang mendalam atas kehilangan tersebut. Ia juga menjelaskan bahwa kasus ini telah melalui proses investigasi yang melibatkan pemerintah daerah, pemerintah pusat, Kemenkes, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) NTT, dan Konsil Kesehatan Indonesia, karena berkaitan dengan pembinaan profesi medis.
"Untuk itu dalam kesempatan ini, mari kita semua khususnya di pemerintahan pusat dan daerah, setiap tenaga medis dan tenaga kesehatan itu dipastikan mendapatkan perlindungan, keamanan, dan lingkungan kerja yang aman dan bermartabat," kata Yuli dalam konferensi pers daring yang diadakan pada Jumat (3/7/2026).
Rincian Investigasi yang Terbatas
Meskipun investigasi telah dilakukan, Kemenkes tidak dapat memberikan rincian hasilnya. Yuli menjelaskan bahwa kasus dr Icha kini berada di bawah penanganan pihak kepolisian. "Jadi nanti Kemenkes ini, investigasi ini tidak membuka secara detail hasil investigasi ini. Dikarenakan kasus ini sudah masuk ke dalam penyelidikan kepolisian," ungkapnya.
Dengan demikian, Kemenkes hanya memberikan hasil investigasi yang ada untuk menarik perhatian pihak kepolisian. Yuli menegaskan bahwa kasus dr Icha berbeda dengan kasus sebelumnya yang ditangani oleh Kemenkes, yaitu kasus dr Mytha. "Beda sekali dengan investigasi yang kita lakukan pada saat kematian atau meninggalnya dr Mytha," jelasnya.
Dugaan Kekerasan dan Koordinasi yang Buruk
Dari hasil investigasi yang ada, Kemenkes menemukan indikasi adanya perlakuan kekerasan verbal dan intimidasi yang dialami dr Icha. Selain itu, Yuli juga menyoroti adanya masalah dalam koordinasi antara Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Dinas Kesehatan, dan Pemerintah Daerah terkait pengawasan serta perlindungan tenaga medis.
"Jadi sistem di daerah tidak berjalan. Pada saat tenaga medis dan tenaga kesehatan perlu dilindungi, perlu dirangkul dan kemudian perlu dilakukan langsung intervensi, ini tidak berjalan koordinasinya," tuturnya. "Kami melihat itu ada gap yang sangat besar. Justru ini yang perlu kita perbaiki ke depan," tegas Yuli.
