Jakarta - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyatakan bahwa Indonesia masih menghadapi kekurangan ribuan dokter spesialis jantung dan pembuluh darah (SpJP). Meskipun alat laboratorium kateterisasi (cath lab) telah didistribusikan secara luas ke berbagai daerah, kurangnya tenaga ahli menjadi tantangan utama untuk memastikan layanan jantung berfungsi dengan baik.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan bahwa pemerintah sedang berupaya untuk mempercepat pemenuhan jumlah dokter spesialis jantung, terutama yang memiliki keahlian dalam kardiologi intervensi. Langkah ini diambil agar alat kesehatan berteknologi tinggi yang telah dipasang di rumah sakit dapat dimanfaatkan secara optimal dalam menangani pasien yang mengalami serangan jantung. "Begitu alat-alat ini terpasang, masalah yang paling berat adalah masalah tenaganya," ungkap Menkes Budi saat menghadiri Konvokasi dan Inaugurasi PERKI 2026 di Jakarta, pada Sabtu (18/7).
Peningkatan Jumlah Dokter Spesialis Jantung
Menurut data dari Kemenkes, jumlah dokter SpJP dengan kompetensi kardiologi intervensi telah meningkat lebih dari tiga kali lipat dalam enam tahun terakhir. Pada tahun 2020, Indonesia hanya memiliki 99 dokter dengan keahlian tersebut, namun jumlah ini kini telah bertambah menjadi 414 dokter pada 2026, meningkat sebanyak 315 orang.
Menkes Budi menambahkan bahwa percepatan pemenuhan jumlah dokter spesialis jantung merupakan salah satu yang tercepat dibandingkan dengan spesialis lainnya. Meskipun demikian, kebutuhan dokter jantung di Indonesia masih jauh dari terpenuhi. Proyeksi Kemenkes untuk tahun 2026 menunjukkan bahwa Indonesia memerlukan sekitar 6.801 dokter spesialis jantung dan pembuluh darah, sementara saat ini jumlah yang tersedia baru mencapai 1.639 dokter, yang berarti masih terdapat kekurangan sekitar 5.162 dokter.
Distribusi Dokter yang Tidak Merata
Selain jumlah yang masih rendah, distribusi dokter spesialis jantung juga belum merata. Sekitar 63,8 persen dokter spesialis jantung terpusat di Pulau Jawa, terutama di DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Untuk meningkatkan kompetensi, Kemenkes secara rutin mengirim dokter spesialis untuk mengikuti program fellowship jantung di luar negeri. Hingga saat ini, sebanyak 98 dokter telah diberangkatkan ke negara seperti Tiongkok, Korea Selatan, Jepang, dan Malaysia. Dari jumlah tersebut, 58 dokter telah menyelesaikan pendidikan dan kembali bertugas di Indonesia, sementara 10 dokter lainnya dijadwalkan untuk segera berangkat.
Ketua Kolegium Jantung dan Pembuluh Darah, Renan Sukmawan, menekankan bahwa peningkatan jumlah dokter harus diimbangi dengan kualitas pendidikan yang seragam. Saat ini, program pendidikan spesialis jantung telah berkembang dari dua menjadi 18 program studi yang berbasis universitas maupun rumah sakit. "Bagi kami di Kolegium Jantung, jalur pendidikan mana pun yang ditempuh tidak menjadi masalah. Yang paling penting adalah kualitas lulusannya harus sama melalui ujian nasional (board examination), demi melayani masyarakat di seluruh pelosok negeri," jelasnya.
Renan juga mengingatkan pentingnya menjaga etika profesi agar setiap tindakan medis dilakukan sesuai dengan kebutuhan pasien. Diagnosis dan terapi yang tepat sangat penting untuk mencegah tindakan medis yang tidak perlu serta memastikan bahwa pembiayaan BPJS Kesehatan digunakan secara efektif. Sementara itu, Ketua PERKI, Ade Median Ambari, yang baru saja mengukuhkan 79 dokter spesialis jantung baru, berpesan agar seluruh lulusan tetap mengedepankan prinsip evidence-based medicine dalam memberikan pelayanan kepada pasien.
Menkes Budi juga menekankan bahwa profesionalisme merupakan kunci untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap profesi dokter. "Profesi ini akan hilang maknanya kalau masyarakat kehilangan kepercayaannya. Once the trust of the people is gone, then our profession juga hilang," tutupnya.
