Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, mengungkapkan bahwa alokasi anggaran sebesar Rp 1,64 triliun ditujukan untuk pembangunan Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) yang akan berdampak langsung dan segera dirasakan oleh masyarakat. Pengumuman ini disampaikan dalam keterangan resmi pada Sabtu, 13 Juni 2026.
Kementerian PU merencanakan program ini akan dilaksanakan di 4.127 lokasi di berbagai daerah pada tahun 2027. Dody menekankan pentingnya IBM, yang tidak hanya memberikan manfaat dari segi fisik, tetapi juga berkontribusi pada aspek ekonomi masyarakat.
Alokasi Anggaran dan Program Terkait
Dari total pagu indikatif anggaran Kementerian PU tahun 2027 yang mencapai Rp 98,47 triliun, sebagian besar akan digunakan untuk program IBM. Program ini mencakup 2.000 lokasi dalam Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI) dengan dana sebesar Rp 450 miliar. Sementara itu, 2.127 lokasi lainnya akan dikelola dalam unit kegiatan Cipta Karya dengan total nilai pagu sebesar Rp 1,2 triliun.
Dody menambahkan bahwa pihaknya terus berupaya melakukan konsolidasi dan penajaman program agar dukungan terhadap IBM tetap terjaga dan manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan. Program IBM dianggap sebagai investasi strategis yang memberikan dampak positif bagi masyarakat.
Manfaat Program Infrastruktur Berbasis Masyarakat
Program-program yang dilaksanakan tidak hanya berfokus pada peningkatan kualitas infrastruktur dasar, tetapi juga berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Misalnya, P3TGAI berkontribusi dalam meningkatkan produktivitas pertanian melalui perbaikan jaringan irigasi. Selain itu, Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) berfungsi untuk menyediakan akses air bersih di desa-desa.
Program Sanitasi Berbasis Masyarakat (SANIMAS) dan Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS3R) juga mendukung peningkatan kesehatan lingkungan dengan menyediakan layanan sanitasi dan pengelolaan sampah. Selain itu, Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) dan Pengembangan Kawasan Ekonomi (PKE) diharapkan dapat memperkuat aktivitas ekonomi di kawasan tersebut.
Pembangunan jembatan gantung juga dianggap penting untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat di daerah terpencil, termasuk bagi pelajar dan petani yang selama ini mengalami kesulitan dalam hal konektivitas.
Dody menegaskan komitmen Kementerian PU untuk memastikan setiap rupiah dari APBN dikelola dengan cara yang efektif, efisien, dan akuntabel. "Kami berupaya menghasilkan output dan outcome pembangunan yang sesuai dengan mutu dan kualitas yang ditingkatkan, serta memberikan manfaat nyata bagi ketahanan air, konektivitas wilayah, layanan dasar, dan penyediaan prasarana publik yang dibutuhkan oleh seluruh masyarakat Indonesia," ujarnya.
