Jakarta - Perbincangan di kalangan netizen mengenai perbandingan layanan kesehatan antara rumah sakit di Indonesia dan luar negeri semakin hangat. Hal ini berawal dari unggahan content creator Fahira Almira yang menceritakan pengalamannya saat berobat usus buntu, yang kemudian memicu tuduhan adanya endorsement dari rumah sakit di Penang, Malaysia. Perbedaan diagnosis usus buntu yang diterima di tiga rumah sakit di Indonesia dibandingkan dengan rumah sakit di Penang menimbulkan spekulasi di kalangan publik mengenai kemungkinan adanya "black campaign" yang dilakukan oleh kreator tersebut. Beberapa pihak beranggapan bahwa konten tersebut merupakan bentuk iklan yang disamarkan.
Unggahan yang dianggap dapat merusak citra profesi dokter ini menarik perhatian banyak pihak, termasuk dokter dan pakar Global Health Security, dr Dicky Budiman. Ia menilai bahwa penting untuk melakukan investigasi lebih lanjut terkait kasus ini. Menurut dr Dicky, Kementerian Kesehatan RI perlu menyelidiki kontroversi ini agar tidak merusak reputasi dokter di Indonesia. "Saran saya, ya, investigasi resmi dari Kemenkes supaya ada langkah proporsional dan tepat, ya, untuk memverifikasi apakah ini kritik jujur berbasis fakta medis atau kampanye komersial terselebung," ungkapnya.
Permintaan Verifikasi dari Kemenkes
Dr Dicky juga menambahkan bahwa Kementerian Kesehatan dapat melakukan verifikasi dengan meminta rekaman medis resmi jika terdapat keraguan mengenai diagnosis yang diberikan. Sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memberikan tanggapan terkait isu ini, menyatakan bahwa pihaknya belum melihat konten video yang dimaksud dan akan melakukan pengecekan terlebih dahulu. "Saya belum lihat, tapi nanti saya akan catat, nanti aku cari," kata Menkes Budi saat ditemui di Puskesmas Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
Reaksi dari IDI dan Pihak Terkait
Kejadian ini juga mendapat perhatian dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI) yang memberikan suara terkait dugaan black campaign yang mengarah pada rumah sakit di Penang. Mereka menilai bahwa hal tersebut dapat memberikan dampak negatif terhadap citra dokter di Indonesia. Dengan semakin berkembangnya isu ini, diharapkan Kementerian Kesehatan dapat segera mengambil langkah yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan ini demi menjaga integritas profesi kesehatan di tanah air.
