Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, menegaskan bahwa tidak ada solusi militer untuk krisis politik yang terjadi di Selat Hormuz. Ia juga memperingatkan Amerika Serikat dan Uni Emirat Arab agar tidak memperburuk situasi di kawasan tersebut.
Dalam pernyataannya di platform X pada Selasa, Araghchi menyatakan, "Peristiwa di Hormuz memperjelas bahwa tidak ada solusi militer untuk krisis politik. Dengan adanya pembicaraan yang mengalami kemajuan lewat upaya baik Pakistan, Amerika harus waspada agar tidak terseret kembali ke dalam kubangan oleh pihak-pihak yang berniat buruk; begitu pula UEA." Ia juga menolak rencana "Proyek Kebebasan" yang diusulkan Washington untuk mengawal kapal dagang di Selat Hormuz, dengan menyebut proyek tersebut sebagai sebuah jalan buntu.
Pada Senin (4/5), Iran melancarkan serangan balasan dengan menargetkan UEA, yang menandai insiden pertama sejak gencatan senjata antara Iran dan Amerika Serikat berlaku bulan lalu. UEA melaporkan adanya peluncuran gelombang keempat rudal dan drone dari Iran, serta menyatakan bahwa sistem pertahanan udaranya berhasil mencegat 15 rudal dan empat pesawat nirawak.
Kebakaran juga dilaporkan terjadi di Zona Industri Minyak Fujairah, yang merupakan pusat energi utama di pantai timur UEA, setelah dihantam oleh pesawat nirawak yang diluncurkan dari Iran. Ketegangan di kawasan ini semakin meningkat setelah serangan yang dilakukan oleh AS dan Israel terhadap Iran pada 28 Februari lalu, yang memicu pembalasan dari Teheran terhadap Israel dan sekutu-sekutunya di Teluk, serta penutupan Selat Hormuz.
Meski kedua pihak telah sepakat untuk melakukan gencatan senjata sejak 8 April lalu melalui mediasi Pakistan, pembicaraan di Islamabad tidak berhasil menghasilkan kesepakatan yang langgeng. Gencatan senjata tersebut kemudian diperpanjang oleh Presiden AS Donald Trump tanpa batas waktu yang ditetapkan.
