![Menteri Keuangan Suahasil Nazara saat konferensi pers APBN KiTa di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Jumat (9/10/2026). [Dok. Kemenkeu]](/storage/Post/crawled_suahasil-tambah-anggaran-bpjs-kesehatan-rp-20-triliun-cair_1791867962_3Uss.webp)
Pemerintah Indonesia telah memutuskan untuk memberikan tambahan anggaran sebesar Rp 20 triliun kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Penyaluran dana ini dilakukan secara bertahap, dengan pencairan pertama berlangsung pada bulan ini dan sisanya akan disalurkan pada bulan depan. Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73 Tahun 2026.
Rincian Pencairan Anggaran
Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengungkapkan bahwa pencairan awal sebesar Rp 10 triliun telah dilakukan pada bulan ini, dan sisanya sebesar Rp 10 triliun akan dicairkan pada bulan berikutnya. Dalam konferensi pers yang diadakan di Kantor Kementerian Keuangan, Suahasil menjelaskan, “Telah dikeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73 Tahun 2026, yang memberikan suntikan tambahan untuk BPJS Kesehatan sebesar Rp 20 triliun. Cair bulan ini Rp 10 triliun, bulan depan akan kita cairkan lagi Rp 10 triliun.”
Tujuan Penambahan Anggaran
Suahasil menekankan bahwa suntikan dana ini bertujuan untuk menutupi defisit yang dialami oleh BPJS Kesehatan. Ia berharap bahwa tambahan anggaran ini dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat. “Ini untuk membantu supaya BPJS Kesehatan, klaim menjaga kesehatan masyarakat itu meningkat. BPJS Kesehatan defisit, lalu kemudian kita lihat bahwa supaya BPJS Kesehatan bisa terus melayani masyarakat, terus membayari fasilitas kesehatan, dia membutuhkan tambahan suntikan,” jelasnya.
Lebih lanjut, Suahasil menyatakan bahwa anggaran tambahan ini termasuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang tercantum dalam PMK Nomor 73 Tahun 2026. Dengan adanya suntikan dana ini, total dana yang disetorkan APBN ke BPJS Kesehatan tahun ini diperkirakan mencapai antara Rp 67 triliun hingga Rp 68 triliun. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp 47 triliun merupakan iuran dari masyarakat tidak mampu yang ditanggung oleh pemerintah. “Jadi ibaratnya itu dari APBN sekarang adalah Rp 47 triliun untuk PBI, plus Rp 20 triliun untuk suntikan. Jadi kira-kira dari APBN itu sekarang menjadi Rp 67-Rp 68 triliun,” tutup Suahasil.
