Peta dunia yang biasa kita lihat di dinding kelas dan aplikasi ponsel ternyata memberikan gambaran yang keliru mengenai ukuran wilayah. Majelis Umum PBB telah mendorong dunia untuk beralih ke peta yang lebih akurat melalui resolusi berjudul "Correct the Map," yang disetujui dalam sidang pada Jumat (4/9/2026). Sebanyak 164 negara setuju dengan resolusi ini, satu negara menolak, dan enam negara memilih untuk abstain.
Usulan ini diajukan oleh Togo mewakili 54 negara Afrika di PBB, didukung oleh Uni Afrika. Amerika Serikat menjadi satu-satunya negara yang menolak usulan tersebut. Masalah utama yang diangkat adalah proyeksi Mercator, yang dibuat oleh kartografer asal Flandria, Gerardus Mercator, pada tahun 1569. Peta ini dirancang untuk keperluan navigasi laut, terutama bagi pelayaran bangsa Eropa pada masa kolonial. Garis-garis lurus pada peta ini memudahkan pelaut dalam menentukan arah kompas.
Distorsi Ukuran Wilayah
Sejak diperkenalkan, peta Mercator telah menjadi standar peta dunia di berbagai tempat selama lebih dari 400 tahun, digunakan dalam ruang kelas, buku pelajaran, hingga aplikasi digital saat ini. Namun, untuk mempertahankan bentuk dan sudut yang akurat, Mercator mengorbankan ketepatan ukuran wilayah. Semakin jauh suatu wilayah dari garis khatulistiwa, semakin besar pula distorsi ukurannya. Contoh yang paling mencolok adalah Greenland, yang tampak hampir sebesar Benua Afrika di peta Mercator, padahal luas Afrika sekitar 14 kali lipat dari Greenland.
Dengan luas sekitar 30,3 juta kilometer persegi, Afrika adalah benua terbesar kedua di dunia dan mampu menampung Amerika Serikat, China, India, serta sebagian besar negara Eropa. Distorsi yang sama juga membuat Rusia, Kanada, dan Amerika Serikat terlihat jauh lebih besar dari ukuran aslinya, sementara Afrika, Amerika Latin, dan Asia Selatan terlihat lebih kecil. Indonesia pun mengalami hal serupa, di mana luas wilayahnya sekitar 1,9 juta kilometer persegi, sedangkan Greenland memiliki luas sekitar 2,17 juta kilometer persegi. Namun, di peta Mercator, Greenland tampak jauh lebih besar.
Peta Digital dan Kritik Terhadap Mercator
Masalah ini juga memengaruhi aplikasi peta digital yang sering digunakan. Hampir semua layanan peta online, termasuk Google Maps, Bing Maps, dan OpenStreetMap, menggunakan turunan dari Mercator yang dikenal sebagai Web Mercator. Pemilihan ini dilakukan karena Mercator menjaga sudut pertemuan antar-jalan di peta tetap siku-siku, sesuai dengan kondisi di dunia nyata. Versi awal Google Maps tidak menggunakan Mercator, sehingga jalan-jalan di kota-kota dengan lintang tinggi seperti Stockholm tidak bertemu pada sudut yang benar. Google telah memperbaiki sebagian masalah ini sejak tahun 2018.
Kritik terhadap peta Mercator sebenarnya bukan hal baru. Para ahli geografi telah lama menyatakan bahwa peta ini tidak cocok untuk digunakan sebagai peta dunia bagi keperluan umum. "Jika peta Mercator digunakan sebagai peta dunia di ruang kelas, siswa akan memiliki pandangan yang sangat keliru tentang ukuran negara-negara di dunia," ungkap seorang ahli.
Peta alternatif yang diusulkan melalui resolusi ini adalah Equal Earth, yang diciptakan oleh kartografer Tom Patterson pada tahun 2018. Meskipun usianya masih belasan tahun, Equal Earth berfungsi sebaliknya dari Mercator, dengan menjaga perbandingan luas antar-wilayah tetap akurat, meskipun bentuk daratannya sedikit berubah. Peta ini mengikuti lengkung Bumi, sehingga tampak melengkung di bagian atas dan bawah, bukan datar seperti Mercator. Beberapa lembaga besar, termasuk NASA dan National Geographic, telah beralih ke peta ini, sementara Bank Dunia juga sedang meninggalkan Mercator.
Sikap Amerika Serikat dan Respons Global
Penolakan dari Amerika Serikat disampaikan melalui pernyataan resmi setelah pemungutan suara. Mereka menuduh PBB mempromosikan agenda ideologis melalui resolusi ini, yang dianggap mengalihkan perhatian dari isu-isu lebih mendesak terkait perdamaian dan kesejahteraan dunia. Enam negara yang memilih abstain adalah Serbia, Estonia, Georgia, Lithuania, Moldova, dan Ukraina. Uni Afrika menyambut baik hasil pemungutan suara ini, menyatakan bahwa resolusi tersebut mendorong penggunaan peta yang setara di ruang kelas, media, dan lembaga internasional. Namun, resolusi PBB ini tidak bersifat mengikat secara hukum, sehingga tidak ada negara atau lembaga yang diwajibkan untuk meninggalkan peta Mercator, dan penggunaannya untuk navigasi laut serta udara tetap sah.
