Konten deepfake yang memanfaatkan kecerdasan buatan (AI) mulai berdampak buruk pada pendapatan para seniman dan kreator di Jepang. Sebuah studi terbaru memperkirakan bahwa penggunaan wajah dan suara selebritas tanpa izin dalam lebih dari 43.000 konten AI telah menyebabkan kerugian sekitar 4,5 miliar yen, atau setara dengan Rp 495 miliar, hanya dalam waktu dua bulan. Konten-konten ini juga berhasil meraih sekitar 335 juta penayangan di berbagai platform media sosial. Namun, angka tersebut diperkirakan masih jauh dari total kerugian yang sebenarnya, karena hanya mencakup kasus-kasus yang terdeteksi.
Kerugian yang Diderita Seniman
Studi yang dilakukan oleh JAPRO mencatat sebanyak 43.483 kasus dugaan pelanggaran hak cipta yang terkait dengan deepfake AI sejak bulan Juni 2025. Bentuk pelanggaran ini bervariasi, mulai dari pembuatan versi live-action anime yang menggunakan wajah selebritas, hingga pemanfaatan suara karakter anime untuk menyanyikan lagu-lagu populer tanpa izin. Kerugian finansial yang ditimbulkan diestimasi berdasarkan biaya lisensi untuk penggunaan wajah dan suara, serta nilai iklan dari jumlah penayangan konten tersebut. Meskipun kerugian yang terdeteksi telah mencapai 4,5 miliar yen, JAPRO menekankan bahwa kerugian yang sebenarnya kemungkinan jauh lebih besar. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa perhitungan tersebut hanya mencakup pelanggaran yang berhasil ditemukan, sementara banyak pelanggaran lainnya mungkin tidak terpantau.
Respon Industri dan Pemerintah
Sebuah survei yang melibatkan 174 perusahaan di industri hiburan menunjukkan bahwa hanya sekitar 28 persen dari mereka yang merasa sepenuhnya atau cukup memahami dampak dari pelanggaran hak cipta ini. Banyak perusahaan mengeluhkan kesulitan dalam melacak semua penggunaan ilegal atas wajah dan suara artis mereka. Situasi ini diperburuk oleh kurangnya panduan penanganan yang dimiliki perusahaan, di mana hanya 1,1 persen yang sudah memiliki pedoman resmi untuk menangani pelanggaran semacam ini. Sekitar 52 persen perusahaan masih dalam tahap mempertimbangkan pembuatan pedoman, sementara sisanya belum memiliki rencana sama sekali. Banyak dari mereka merasa bahwa penyusunan panduan tersebut sulit dilakukan tanpa adanya regulasi yang jelas.
Menanggapi kondisi ini, pemerintah Jepang mulai mengambil langkah-langkah. Kementerian Kehakiman telah membentuk panel ahli untuk mendiskusikan kemungkinan tindakan hukum terhadap konten yang dihasilkan oleh AI. Selain itu, Japan Fair Trade Commission (JFTC) juga tengah menyelidiki penggunaan konten berita tanpa izin oleh mesin pencari berbasis AI sejak Desember tahun lalu. Tindakan ini menunjukkan bahwa kekhawatiran mengenai dampak AI kini meluas hingga ke industri media.
