Menteri Sosial Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, mengundang pemerintah Kabupaten Bandung Barat dan Pekalongan untuk memperluas jangkauan Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital melalui Gerakan Nasional Peduli Tetangga. Gerakan ini bertujuan untuk mendorong aparatur sipil negara (ASN), pendamping sosial, penyuluh, dan masyarakat agar berperan sebagai Agen Perlinsos, yang akan membantu warga dalam mengakses layanan bantuan sosial.
Ajakan tersebut disampaikan oleh Gus Ipul saat menerima audiensi dari Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail, dan Plt. Bupati Pekalongan, Sukirman, di Kantor Kemensos, Jakarta Pusat, pada hari Selasa, 13 Oktober 2026. Ia menekankan pentingnya partisipasi pemerintah daerah dalam proses registrasi dan pengusulan bantuan sosial agar dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama mereka yang memiliki keterbatasan dalam akses atau kemampuan menggunakan teknologi digital.
Pentingnya Keterlibatan Masyarakat
“Utamakan tetangga sama saudara dulu,” ungkap Gus Ipul. Ia menjelaskan bahwa Perlinsos Digital merupakan proses registrasi ulang dan memberikan kesempatan bagi warga untuk mengajukan diri sebagai calon penerima bantuan. Proses ini dilengkapi dengan verifikasi biometrik menggunakan teknologi pengenalan wajah (face recognition). “Jadi semua penerima bansos kita registrasi ulang, warga boleh mengusulkan untuk ingin mendapatkan bansos. Mesin yang akan jawab (kelayakan), bukan orang lagi,” jelasnya.
Usulan penerima bantuan akan diproses melalui sistem yang terintegrasi dengan berbagai sumber data pemerintah, termasuk data kendaraan bermotor, pertanahan, kelistrikan, dan kepemilikan perusahaan. Integrasi ini bertujuan untuk memperkuat verifikasi kondisi sosial ekonomi warga agar penyaluran bantuan sosial lebih tepat sasaran. Gus Ipul menekankan bahwa digitalisasi tidak boleh menyulitkan masyarakat yang belum terbiasa menggunakan teknologi dalam mengakses layanan. Oleh karena itu, keberadaan Agen Perlinsos sangat penting untuk mendampingi warga dalam proses registrasi, pengusulan, maupun penyampaian sanggahan.
Contoh Keberhasilan di Banyuwangi
Gus Ipul memberikan contoh dari uji coba yang dilakukan di Kabupaten Banyuwangi pada tahun lalu. Dalam uji coba tersebut, sekitar 80 persen penduduk telah melakukan pendaftaran, dan 90 persen dari proses pendaftaran tersebut dibantu oleh agen atau pihak lain. Data ini menunjukkan bahwa pendampingan langsung masih sangat diperlukan untuk memperluas akses layanan digital.
Untuk memperluas gerakan ini, Gus Ipul meminta kepala daerah untuk menggerakkan ASN dan berbagai elemen masyarakat agar bersedia menjadi Agen Perlinsos. Pendamping desa, penyuluh, relawan, dan unsur lainnya dapat dilibatkan untuk membantu warga di lingkungan masing-masing. “Bantu kami untuk (perluas) Agen Perlinsos. Dorong ASN, dorong semua untuk mau jadi agen. Gampang caranya. Hanya masuk aplikasi pakai IKD, face recognition, foto, sudah. Jadi Agen Perlinsos. Setelah itu baru membantu orang lain. Utamakan tetangga sama saudara dulu,” katanya.
Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah Pekalongan, Yulian Akbar, juga mendaftar sebagai Agen Perlinsos dan mencoba melakukan registrasi untuk menguji sistem Perlinsos Digital. Namun, pengajuannya ditolak karena sistem mencatatnya sebagai aparatur sipil negara (ASN). “Tambah satu lagi, Pak Mensos, Agen Perlinsos di Pekalongan,” ungkap Yulian sambil menunjukkan layar gawainya yang telah terdaftar sebagai Agen Perlinsos.
Hingga tanggal 13 Oktober 2026, lebih dari 7,7 juta orang di seluruh Indonesia telah mendaftar dalam sistem Perlinsos Digital. Kemensos terus mendorong perluasan pendaftaran dan pembentukan agen agar layanan ini dapat menjangkau lebih banyak masyarakat. Di Kabupaten Pekalongan, tercatat 10.082 keluarga telah terdaftar dalam sistem Perlinsos, sedangkan di Kabupaten Bandung Barat terdapat 9.730 keluarga. Perluasan jangkauan pendaftaran masih sangat diperlukan agar semakin banyak masyarakat dapat mengakses layanan perlindungan sosial.
