![Mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. [Dok. Kemenkeu]](/storage/Post/crawled_ott-kpk-di-bnpb-eks-menkeu-purbaya-pernah-ingatkan-jangan-m_1791954422_a150.webp)
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melaksanakan operasi tangkap tangan (OTT) di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang berlangsung di Yogyakarta pada Selasa, 13 Oktober 2026. Dalam operasi ini, KPK berhasil mengamankan 14 individu serta barang bukti berupa uang tunai senilai Rp1,4 miliar dan logam mulia.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa OTT ini berkaitan dengan dugaan korupsi dalam pengadaan dana siap pakai untuk bencana. "Ini masih kami akan dalami, bahwa kegiatan penyelidikan ini diduga berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB, di antaranya yang menggunakan dana siap pakai untuk kebencanaan," ungkapnya di Yogyakarta.
Peringatan dari Purbaya Yudhi Sadewa
Sebelum OTT ini dilakukan, Purbaya Yudhi Sadewa, yang pernah menjabat sebagai Menteri Keuangan, telah memberikan peringatan kepada BNPB agar tidak melakukan mark-up pada anggaran penanggulangan bencana. Pada bulan Agustus lalu, ia menyatakan bahwa anggaran untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan sangat bergantung pada permintaan dari BNPB.
"Itu kan kita diminta, nanti tergantung permintaan BNPB kan. Kita akan channeling lewat BNPB," kata Purbaya saat memberikan keterangan di Kantor Kemenkeu, Jakarta. Ia juga menyebutkan bahwa BNPB saat ini memiliki dana sebesar Rp5 triliun untuk penanganan bencana, dan menegaskan bahwa anggaran tersebut akan ditambah jika diperlukan.
Rincian Penanganan dan Dugaan Korupsi
Purbaya menjelaskan bahwa BNPB belum mengajukan total anggaran yang dibutuhkan untuk penanganan kebakaran hutan di Kalimantan, namun ia memperkirakan bahwa anggaran tersebut tidak akan sebesar dana yang dialokasikan untuk penanganan bencana banjir di Aceh dan daerah lainnya. "Sekarang ini masih terjadi kan, dia akan access ulang. Tapi hitungan saya sih enggak akan sebesar di Aceh, karena kan Aceh masih sekali," tambahnya.
Lebih lanjut, Purbaya menekankan pentingnya agar anggaran penanganan bencana tidak mengalami mark-up, mengingat sifat penanggulangan bencana yang berbeda dengan belanja pemerintah biasa. "Kita sih uangnya siap terus, tinggal BNPB operasinya seperti apa. Asal jangan di-mark up saja. Kalau untuk bencana kan approach-nya beda dengan untuk belanja biasa," jelasnya.
Dalam OTT ini, KPK mengamankan 14 orang yang terdiri dari Sekretaris Utama, pejabat pembuat komitmen, dan beberapa pihak swasta. Selain uang tunai, KPK juga menemukan barang bukti berupa emas batangan dan tabungan emas, meskipun jumlah pastinya belum diungkapkan. Penyelidikan ini berfokus pada dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa di BNPB.
