Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Djaka Budi Utama, menjelaskan bahwa pada 22 September 2026, impor pakaian bekas ilegal atau yang dikenal dengan istilah balpres masih banyak terjadi di Indonesia. Beberapa faktor yang memicu fenomena ini antara lain adalah banyaknya pintu masuk ilegal dan tingginya permintaan dari masyarakat.
Pintu Masuk Ilegal yang Masih Marak
Djaka menyoroti bahwa pintu masuk untuk barang-barang ilegal di Indonesia masih cukup banyak. Ia memberikan contoh pintu masuk di Selat Malaka, yang terletak antara Pulau Sumatra dan Semenanjung Malaya, serta perbatasan di Pulau Kalimantan. "Pintu masuk barang-barang ilegal itu di Indonesia itu tentu masih banyak yang perlu menjadi atensi. Seperti di perairan Selat Malaka maupun di perbatasan Kalimantan, di mana barang-barang ilegal ataupun tadi balpres masih saja tetap ada," ujarnya dalam konferensi pers mengenai penindakan impor ilegal di Kantor Bea Cukai, Jakarta.
Keterbatasan Pengawasan dan Permintaan Masyarakat
Selain itu, keterbatasan sarana dan prasarana serta jumlah pegawai Bea Cukai juga menjadi faktor yang mempengaruhi pengawasan. Djaka mengakui bahwa petugas tidak selalu dapat melakukan pengawasan secara optimal. "Tentunya ini tidak lepas dari sarana dan prasarana yang ada, juga personil yang ada di Bea Cukai yang menjaga perbatasan. Demikian juga tidak setiap saat pegawai Bea Cukai bisa melakukan pengawasan secara maksimal," tambahnya.
Faktor terakhir yang disebutkan adalah tingginya minat masyarakat terhadap pakaian bekas ilegal. Meskipun Bea Cukai telah berusaha melakukan pengawasan, selama permintaan masih ada, impor balpres akan terus berlanjut. "Sehingga teorinya kita main kucing-kucingan itu selama kebutuhan dari masyarakat ada, itu pasti akan terjadi," jelasnya.
Djaka menegaskan bahwa Bea Cukai akan terus berupaya meningkatkan pengawasan terhadap impor pakaian bekas ilegal dari luar negeri. "Kita akan terus meningkatkan pengawasan dengan segala sarana dan prasarana yang kita miliki. Yang pasti bahwa kita berusaha maksimal untuk melakukan pencegahan terhadap masuknya barang-barang ilegal ataupun barang-barang yang dibatasi ke wilayah Indonesia," tutupnya.
