Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, meminta pengurus Perkumpulan Purnabakti Kepala Daerah Seluruh Indonesia (Perpukadesi) untuk tidak terlibat dalam politik praktis. Permintaan tersebut disampaikan saat acara Deklarasi dan Pengukuhan Dewan Perpukadesi Periode 2026–2031 serta Sarasehan Nasional di Auditorium Perpustakaan Nasional, Jakarta, pada hari Senin.
Tito menekankan pentingnya menjaga posisi netral agar Perpukadesi dihormati. Ia percaya bahwa komitmen organisasi untuk fokus pada isu publik dan kebijakan negara, serta menjauh dari semua kekuatan politik, dapat diwujudkan. Tito juga mengingatkan agar Perpukadesi tidak mengintervensi kewenangan pemerintah yang sedang berjalan, baik di tingkat pusat maupun daerah, terutama dengan pendekatan yang terkesan menggurui.
Menurutnya, Perpukadesi tetap dapat memberikan kritik atau saran yang konstruktif, dan pemerintah akan terbuka terhadap masukan tersebut selama disampaikan dengan cara yang membangun. Tito menegaskan bahwa kritik yang membangun akan dihargai oleh pemerintah.
Di sisi lain, Tito juga mengingatkan agar Perpukadesi tidak disusupi kepentingan pribadi, termasuk penggunaan nama organisasi untuk proyek tertentu, yang dapat mengganggu visi dan misi organisasi. Ia mengungkapkan bahwa jika hal tersebut terjadi, visi dan misi organisasi akan terancam tidak berkembang.
Lebih lanjut, Tito menyampaikan bahwa Perpukadesi dapat berkontribusi dalam menangani berbagai isu di daerah, termasuk terkait Pilkada langsung dan mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ia menilai pengalaman para anggota Perpukadesi yang merupakan purnabakti kepala daerah sebagai aset berharga bagi organisasi.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Ketua Umum Perpukadesi Bibit Waluyo, Ketua Dewan Penasihat Perpukadesi Sutiyoso, Ketua Dewan Pembina Perpukadesi Irianto Lambrie, serta jajaran pengurus Perpukadesi terpilih.
