Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkapkan adanya ketidaksesuaian dalam pelaksanaan program pembibitan kelapa di Manado, Sulawesi Utara. Temuan ini mencakup masalah pada kualitas bibit dan perbedaan mencolok antara data laporan dan kondisi di lapangan.
Temuan tersebut diperoleh saat Mentan Amran melakukan inspeksi mendadak di Desa Bengkol, Kecamatan Mapanget, pada hari Jumat. Dalam kunjungannya, ia menilai bahwa pengelolaan kebun dan standar pemeliharaan bibit belum optimal, yang dapat mengganggu keberhasilan program. Ia menyatakan, “Ada bibit kecil yang tidak layak. Itu dari bibitnya saja. Benihnya saja sudah tidak layak. Kami suruh ganti.”
Selain itu, Mentan Amran juga menyoroti adanya ketidaksesuaian data yang signifikan, di mana laporan menyebutkan jumlah 48 ribu bibit, namun yang ditemukan di lapangan hanya sekitar 17 ribu. Ia menegaskan perlunya evaluasi menyeluruh dari sisi administrasi dan teknis untuk memastikan program berjalan sesuai harapan.
Menanggapi temuan tersebut, Mentan Amran meminta aparat penegak hukum untuk melakukan pemeriksaan secara terbuka, menekankan pentingnya transparansi dalam pelaksanaan program pemerintah. Ia menegaskan, “Kami minta kepada reskrim, polres. Ini diperiksa. Kita harus berani membuka diri.” Ia juga menekankan bahwa perbaikan harus dilakukan tanpa pencitraan, melainkan fokus pada perbaikan yang nyata di lapangan.
Lebih lanjut, Mentan Amran menegaskan komitmennya untuk menindak tegas setiap bentuk penyimpangan. Ia menyatakan, “Kalau ada yang menyimpang, bawa ke saya. Aku pecat. Bukan aku mutasi. Bukan peringatan. Tapi saya pecat.” Ia juga mengingatkan agar tidak ada pihak yang menyalahgunakan anggaran negara, termasuk praktik setoran yang melanggar hukum.
Program pembibitan ini merupakan bagian dari agenda nasional yang mencakup penanaman berbagai komoditas, termasuk kelapa, tebu, kakao, kopi, dan pala, dengan target hampir 1 juta hektare. Program ini diharapkan dapat menyerap hingga 3 juta tenaga kerja, dengan anggaran sekitar Rp 9,95 triliun disiapkan untuk mendukung penyediaan bibit unggul secara gratis bagi masyarakat.
Mentan Amran menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, TNI, dan Polri untuk memastikan program ini berjalan dengan baik. Ia optimis bahwa dengan pengawasan ketat dan kerjasama lintas sektor, program ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan petani di Indonesia.