Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa keberadaan Satgas Debottlenecking bertujuan untuk mengatasi masalah investasi yang terhambat oleh regulasi. Pemerintah kini berfokus untuk mengatasi berbagai kendala yang selama ini menghambat proyek-proyek besar di Indonesia. Melalui kanal aduan debottlenecking yang dikelola oleh Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah, Purbaya optimis bahwa percepatan investasi dapat mencapai lebih dari USD 30 miliar.
Menurut Purbaya, angka tersebut berasal dari berbagai proyek investasi yang terhambat akibat masalah dalam proses bisnis dan perizinan yang berlarut-larut. "Lebih dari USD 30 miliar. Kita harapkan akan lebih banyak dipecahkan,” ungkapnya kepada wartawan setelah menghadiri Seminar International Debottlenecking.
Penyelesaian Proyek Besar di Sumatera
Pemerintah juga menargetkan penyelesaian proyek besar lainnya di wilayah Sumatera, yang diperkirakan bernilai sekitar USD 40 miliar. Proyek ini telah terhenti selama bertahun-tahun tanpa kepastian. "Nanti ada lagi suatu proyek di sekitar Sumatera, mungkin sampai 40 miliar dolar AS, yang sudah bertahun-tahun enggak jalan. Kita akan jalankan dengan cepat begitu dia masuk ke sini,” tambah Purbaya.
Proses Penanganan Hambatan Investasi
Purbaya menjelaskan bahwa Satgas Debottlenecking dirancang sebagai jalur cepat untuk menyelesaikan masalah investasi, terutama yang terkait dengan regulasi, izin, dan koordinasi antar lembaga. Setiap pekan, pemerintah menangani sekitar satu hingga empat laporan mengenai hambatan usaha melalui sidang rutin. Model ini diharapkan dapat mempercepat dan mempermudah penyelesaian masalah yang diadukan oleh pelaku usaha.
Menariknya, sidang satgas dilaksanakan secara terbuka untuk menjaga transparansi dan menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi dunia usaha. "Ada beberapa kalangan yang bilang ingin mengadu tapi jangan disiarkan. Kami lihat nanti seperti apa kasusnya, kalau tidak perlu disiarkan langsung, tidak apa. Jadi, kami akan sesuaikan aktivitas kita sesuai dengan permintaan,” jelas Purbaya.
Purbaya juga berpendapat bahwa sidang debottlenecking sebaiknya disiarkan secara langsung, karena hal ini dapat meningkatkan transparansi dan menunjukkan kepada masyarakat serta pelaku usaha bahwa pemerintah serius dalam mengatasi berbagai hambatan investasi. Dalam kesempatan sebelumnya, Purbaya memaparkan langkah pemerintah dalam mengurangi hambatan investasi di hadapan duta besar dan pelaku usaha global. Ia menegaskan bahwa Indonesia kini semakin berkomitmen untuk mempermudah proses bisnis melalui Satgas Debottlenecking.
"Melalui mekanisme ini, kami memastikan adanya proses yang efektif dan efisien dalam menindaklanjuti permasalahan perizinan serta kelancaran proses investasi dan kegiatan usaha di Indonesia," kata Purbaya dalam pidatonya pada acara Seminar International Debottlenecking.
Di hadapan para perwakilan negara sahabat, Purbaya mengajak investor dan pelaku usaha global untuk tidak ragu melaporkan kendala investasi yang mereka hadapi di Indonesia. Ia menjamin bahwa setiap masalah akan ditangani dengan cepat melalui kanal Satgas Debottlenecking. "Oleh karena itu, kepada para duta besar dan pelaku usaha yang hadir dalam pertemuan ini, apabila Anda menghadapi kendala dalam menjalankan usaha di Indonesia, mohon untuk menyampaikannya kepada kami. Kami akan memastikan bahwa hambatan tersebut diselesaikan secepat mungkin, baik dalam satu kali sidang maupun lebih, namun kami pastikan akan terselesaikan," paparnya.
Purbaya juga mengungkapkan bahwa hingga saat ini, Satgas Debottlenecking telah menerima 142 laporan mengenai persoalan bisnis. Dari jumlah tersebut, sebanyak 83 kasus telah dibahas dalam sidang mingguan terbuka, sementara 45 kasus berhasil diselesaikan. "Setiap minggu, kami menyelesaikan satu hingga empat kasus, dan sejauh ini prosesnya berjalan dengan baik. Kami mampu dengan cepat menghilangkan berbagai hambatan (bottleneck). Saya meyakini bahwa dalam satu tahun ke depan, iklim usaha di Indonesia akan jauh lebih baik dibandingkan saat ini," tegasnya.
Melalui pencapaian tersebut, pemerintah ingin mengirimkan sinyal kuat kepada investor global bahwa reformasi birokrasi dan percepatan layanan investasi kini menjadi salah satu fokus utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
