Film “Pesta Babi” Dinilai Buta Geopolitik dan Berpotensi Bangun Narasi Anti-NKRI

Jakarta – Kemunculan film dokumenter bertajuk “Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita” yang diputar di sejumlah kota belakangan ini memunculkan beragam reaksi publik. Sejumlah pengamat menilai film tersebut tidak hanya membangun kritik sosial-politik, tetapi juga membawa narasi yang dianggap cenderung provokatif, anti-pemerintah, bahkan dinilai mengabaikan konteks geopolitik nasional dan ancaman terhadap persatuan bangsa.

Pemutaran film tersebut diketahui berlangsung di beberapa wilayah seperti DKI Jakarta, Banten, Jawa Timur, Bali hingga NTB dengan melibatkan jaringan aktivis, mahasiswa, organisasi masyarakat sipil, dan kelompok diskusi kampus. Dalam sejumlah forum diskusi yang menyertai pemutaran film, muncul berbagai narasi yang menyoroti isu ketimpangan ekonomi, konflik agraria, hingga kritik terhadap proyek strategis nasional.

Namun demikian, sejumlah pihak menilai penyampaian isu dalam film tersebut terlalu simplistis dan tidak mempertimbangkan kompleksitas geopolitik Indonesia sebagai negara besar dengan tantangan multidimensional.

Pengamat komunikasi politik menilai bahwa kritik terhadap kebijakan negara sah dalam demokrasi, tetapi penyampaian yang membangun pesimisme ekstrem terhadap negara dapat memicu distrust publik terhadap institusi nasional.

“Indonesia saat ini menghadapi tantangan global yang tidak ringan, mulai dari rivalitas geopolitik, tekanan ekonomi global, perang informasi digital, hingga ancaman polarisasi sosial. Jika narasi yang dibangun hanya menonjolkan kemarahan tanpa solusi dan tanpa konteks kebangsaan, maka itu berpotensi dimanfaatkan pihak tertentu untuk membentuk opini anti-negara,” ujar seorang pengamat keamanan nasional di Jakarta.

Menurutnya, film tersebut juga dinilai gagal menghadirkan perspektif yang utuh mengenai dinamika pembangunan nasional dan posisi strategis Indonesia di tengah persaingan global. Dalam konteks geopolitik, Indonesia dinilai harus menjaga stabilitas nasional agar tidak mudah terpecah oleh perang narasi dan propaganda informasi.

Sejumlah kalangan juga menyoroti pola konsolidasi kelompok aktivis dan jaringan diskusi yang mengiringi pemutaran film tersebut. Aktivitas tersebut dinilai bukan sekadar agenda pemutaran film biasa, melainkan bagian dari pembentukan opini publik yang terstruktur melalui ruang-ruang komunitas, media alternatif, hingga kampanye digital di media sosial.

Di sisi lain, beberapa akademisi mengingatkan bahwa masyarakat perlu lebih kritis dalam menerima setiap narasi yang berkembang di ruang publik, terutama konten yang emosional dan cenderung membelah masyarakat.

“Demokrasi membutuhkan kritik, tetapi kritik juga harus dibangun di atas data, objektivitas, dan semangat menjaga persatuan bangsa. Jangan sampai masyarakat diarahkan pada kebencian kolektif yang justru merusak kohesi nasional,” ujar seorang dosen ilmu politik.

Fenomena pemutaran film bertema kritik sosial tersebut juga memperlihatkan bagaimana media visual kini menjadi alat efektif dalam membangun persepsi publik. Melalui pendekatan emosional dan visual dramatik, sebuah film dapat dengan cepat mempengaruhi opini, khususnya di kalangan generasi muda dan komunitas digital.

Karena itu, masyarakat diimbau tetap menjaga literasi informasi dan tidak mudah terprovokasi oleh narasi yang berpotensi memperuncing polarisasi sosial maupun membangun sentimen anti-NKRI. Di tengah tantangan global saat ini, stabilitas nasional dan persatuan bangsa dinilai tetap menjadi fondasi utama dalam menjaga masa depan Indonesia.