Pemerintah Indonesia mengambil langkah cepat dalam memperluas Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Gresik untuk menampung tingginya minat investasi yang terus meningkat. Hingga Triwulan I-2026, total investasi di kawasan ini telah mencapai Rp 113,4 triliun. Langkah ini diambil di tengah ketidakpastian ekonomi global yang disebabkan oleh berbagai konflik geopolitik, sementara realisasi investasi di tanah air tetap menunjukkan perkembangan yang positif.
Dalam Rapat Koordinasi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), yang dipimpin oleh Susiwijono Moegiarso, Sekretaris Dewan Nasional KEK, dibahas mengenai kesesuaian pemanfaatan ruang dan pemenuhan persyaratan teknis untuk rencana perluasan KEK Gresik. Pemerintah berharap agar proses perizinan dan persetujuan dapat berjalan lebih efisien, mendukung peningkatan investasi, penciptaan lapangan kerja, serta pertumbuhan ekonomi baik di tingkat nasional maupun daerah.
Dukungan Penuh untuk Perluasan KEK
Susiwijono menegaskan komitmen pemerintah dalam mendukung pengembangan kawasan ini. "Pemerintah mendukung penuh perluasan KEK Gresik agar peluang dan potensi investasi yang ada dapat segera direalisasikan dan dikonversi menjadi aktivitas ekonomi dan lapangan kerja," ujarnya. Rencana perluasan ini mencerminkan tingginya kepercayaan investor untuk menanamkan modal dan mengembangkan usaha di Indonesia.
Perkembangan KEK Gresik
Sejak ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2021, KEK Gresik telah berkembang menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi baru di Jawa Timur. Hingga saat ini, kawasan tersebut telah mencatatkan investasi kumulatif sebesar Rp 113,4 triliun dan menyerap sekitar 45.860 tenaga kerja. Pemerintah berkomitmen untuk terus memperkuat koordinasi antara kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan pengelola kawasan agar seluruh aspek tata ruang dan perizinan dapat berjalan selaras. Dengan demikian, perluasan KEK Gresik diharapkan dapat segera terwujud dan memberikan dampak ekonomi yang lebih luas.
