Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk segera menyelesaikan audit terhadap sepuluh perusahaan kelapa sawit yang diduga terlibat dalam praktik manipulasi laporan ekspor minyak sawit mentah (CPO). Permintaan ini disampaikan Purbaya saat menerima hibah lahan dari PT Lippo Cikarang Tbk di Wisma Danantara, Jakarta, pada Senin, 29 Juni 2026.
Purbaya menanyakan perkembangan audit tersebut kepada Kepala BPKP, Muhammad Yusuf Ateh, dengan mengatakan, "Pak Ateh masih bisa kerja, Pak? Yang kemarin belum selesai itu yang 10 perusahaan (under invoicing) itu," yang menunjukkan urgensi penyelesaian kasus ini.
Kurangnya Data dalam Proses Audit
Menanggapi pertanyaan itu, Ateh mengakui bahwa masih ada kekurangan data dalam proses audit yang sedang berlangsung. Oleh karena itu, Purbaya berencana untuk mengunjungi kantor BPKP guna membahas kelanjutan penanganan kasus sepuluh perusahaan sawit tersebut. Purbaya menekankan pentingnya agar BPKP tidak terbebani dengan tugas baru dalam mengawasi proses hibah lahan yang dapat mengganggu penyelesaian audit ini.
“Datanya kurang? Oh nggak pernah kasih tahu. Nanti saya ke kantor besok deh, biar nanti jangan sampai terbebani sampai enggak bisa selesai itu. Aman kan ya?” ungkap Purbaya.
Indikasi Manipulasi Laporan Ekspor
Informasi mengenai sepuluh perusahaan sawit yang diduga melakukan praktik under invoicing ini disampaikan Purbaya saat dipanggil oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara beberapa waktu lalu. Perusahaan-perusahaan tersebut diduga melaporkan nilai ekspor CPO yang jauh lebih rendah dibandingkan harga pasar internasional.
Purbaya menjelaskan, "Ada 10 perusahaan besar. Misalnya di sini harganya (dilapor) cuman 1/4 atau 1/3 dari yang di Amerika. Jadi nilai ekspornya juga lebih rendah kan di sini. Jadi saya rugi banyak." Dia memberikan contoh konkret, di mana harga pengiriman di Indonesia tercatat Rp 2,4 juta, sementara harga di Amerika mencapai Rp 4,2 juta, yang berarti 57 persen lebih rendah.
Temuan ini diperoleh setelah Purbaya dan timnya melakukan pengecekan terhadap proses pengapalan ekspor CPO. "Itu masalahnya bisa kita deteksi kapal per kapal," tambahnya. Praktik manipulasi ini berpotensi menyebabkan kerugian besar bagi negara, dan Purbaya mencurigai bahwa praktik curang ini terjadi lebih sering dari yang diperkirakan.
“Di Indonesia dikirim harganya Rp 1,44 juta, di sana ekspornya Rp 4,4 juta. Jadi perubahan harganya 200 persen. (Kerugiannya) bisa banyak lah. Kalau saya tarik berapa tahun ke belakang, saya bisa panen,” tuturnya.
