Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, menyatakan bahwa pemerintah menargetkan semua desa dan dusun di Indonesia dapat menikmati akses listrik paling lambat pada tahun 2029. Inisiatif ini merupakan salah satu prioritas pemerintah untuk menjamin distribusi energi yang merata, termasuk di daerah-daerah terpencil.
Dalam penjelasannya, Bahlil mengungkapkan bahwa anggaran untuk program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) mencapai Rp 520 miliar. Selain itu, pembangunan infrastruktur kelistrikan di desa diusulkan untuk mendapatkan alokasi dana sekitar Rp 9,75 triliun. “Dan perintah Bapak Presiden, tahun 2029-2030 semua listrik di desa-desa atau dusun-dusun yang belum ada (listrik), InsyaAllah doakan mohon dukungan dari Bapak-Ibu anggota Komisi XII untuk bisa kita selesaikan. Agar mereka juga merasakan bagian daripada kemerdekaan Republik Indonesia,” ujarnya dalam rapat kerja dengan Komisi XII DPR pada 16 Juni 2026.
Tantangan Elektrifikasi di Indonesia
Bahlil juga menyoroti tantangan besar yang dihadapi dalam elektrifikasi nasional. Saat ini, masih terdapat lebih dari 10.000 titik yang belum teraliri listrik, yang terdiri dari sekitar 5.700 desa dan 4.400 dusun. Temuan ini semakin jelas setelah kunjungannya ke beberapa daerah di Indonesia timur, di mana ia menemukan masyarakat di pulau-pulau terpencil yang hidup tanpa pasokan listrik yang memadai. “Dan setelah kemarin saya ke kawasan timur, itu ternyata masih ada juga. Ada pulau, ada storage, enggak ada listrik. Coba bayangkan saja,” ungkapnya.
Kondisi serupa juga ditemukan di sejumlah wilayah di Sulawesi, Maluku, dan Papua. Oleh karena itu, pemerintah berencana untuk memperluas pembangunan jaringan dan infrastruktur kelistrikan agar semua wilayah dapat terlayani. “Jadi ada sebagian di Sulawesi, ada sebagian di Maluku, ada sebagian di Papua. Jadi ini nambah. Nanti kita akan dorong, kita akan bangun,” tambahnya.
Revisi Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral juga berencana untuk merevisi Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034 PLN guna mendukung program pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dengan kapasitas 100 gigawatt (GW). “Kita sudah tahu semua bahwa program 100 gigawatt itu sedang disiapkan strateginya seperti apa. Ketika bicara strategi, tentunya di sana kita bicara regulasinya. Nah, ini sekarang lagi disiapkan,” jelas Sekretaris Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Harris, pada 11 Juni 2026.
Harris menambahkan bahwa regulasi di Indonesia mengharuskan semua pembangkit listrik yang akan dibangun agar terintegrasi dengan jaringan listrik atau grid harus direncanakan dalam RUPTL. Oleh karena itu, PLTS 100 GW akan dimasukkan ke dalam RUPTL. “RUPTL yang ada itu kan tidak dilarang untuk dilakukan revisi, ya. Tergantung dari kebutuhan apakah sekarang atau tahun depan,” ujarnya.
Dia juga menyatakan bahwa komunikasi sudah terjalin dengan pemangku kepentingan seperti PLN terkait PLTS 100 GW tersebut. “Oh, tentu (komunikasi dengan PLN),” tambahnya.
Pemerintah juga telah menyiapkan tahap awal pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dengan kapasitas 17 GW sebagai bagian dari proyek besar PLTS 100 GW yang sedang didorong untuk mendukung transisi energi nasional. Kementerian ESDM dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah menyiapkan 24 ribu hektare lahan di Pulau Jawa untuk mendukung program PLTS 100 GW.
Wakil Menteri ESDM, Yuliot, menjelaskan bahwa untuk infrastruktur seperti transmisi dan ketersediaan gardu induk milik PLN, pemerintah akan menghubungkannya dengan pembangkit yang berlokasi di lahan seluas 24 ribu hektare tersebut. Yuliot menambahkan bahwa pada tahap awal, Kementerian ESDM akan mempercepat pengembangan untuk 17 GW terlebih dahulu.
