Jakarta - Dalam era digital saat ini, banyak konsumen yang mengandalkan ulasan di media sosial, marketplace, dan rekomendasi dari influencer sebelum memutuskan untuk membeli suatu produk. Hal ini sering kali membuat produk tertentu menjadi viral dan cepat laris berkat banyaknya ulasan positif. Namun, tidak semua ulasan tersebut dapat dijadikan acuan, karena masih ada produk yang beredar tanpa izin resmi, mengandung klaim berlebihan, atau bahkan tidak terjamin keamanan dan mutunya. Produk ilegal ini dapat ditemukan di berbagai kategori, termasuk kosmetik, obat tradisional, suplemen kesehatan, dan pangan olahan.
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Taruna Ikrar, menekankan pentingnya kehati-hatian dalam membeli produk, terutama di tengah meningkatnya peredaran produk ilegal dan tanpa izin edar. BPOM melibatkan masyarakat, akademisi, dan influencer untuk turut serta dalam mengawasi keamanan produk. "Sebagai lembaga negara, BPOM berkewajiban melindungi masyarakat agar bisa tercegah dari promosi atau iklan yang bersifat merugikan. BPOM ingin memastikan produk yang sampai ke masyarakat harus legal. Kalau tidak legal, tidak ada jaminan, tidak ada proses seleksi filter terhadap produk tersebut," ungkapnya dalam sebuah forum yang diselenggarakan oleh detikcom dan BPOM.
Pentingnya Cek KLIK BPOM
Taruna juga mengingatkan masyarakat untuk menerapkan prinsip Cek KLIK BPOM, yang terdiri dari Cek Kemasan, Cek Label, Cek Izin Edar, dan Cek Kedaluwarsa. "Harus diingat, BPOM selalu mempromosikan pastikan cek kemasan, label, izin edar, dan masa kadaluarsa. Cek KLIK agar tidak menjadi korban overclaim!" tegasnya.
Tanggung Jawab Produsen dan Pelaku Industri
Di balik kesuksesan produk yang viral, produsen dan pelaku industri memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa setiap produk memenuhi standar keamanan, mutu, dan regulasi yang berlaku. Ketua Umum Persatuan Perusahaan Kosmetika Indonesia (PERKOSMI), Sancoyo Antarikso, menekankan bahwa kepatuhan terhadap regulasi adalah dasar bagi pertumbuhan industri kosmetik. "Popularitas tidak berarti keamanan (produk) sudah memenuhi ketentuan regulasi. Produk bisa viral dengan strategi pemasaran yang baik, tapi setiap pelaku usaha tetap berkewajiban memenuhi peraturan yang ada," ujarnya.
Ketua Umum Gabungan Produsen Makanan Minuman Indonesia (GAPMMI), Adhi S. Lukman, juga menyoroti fenomena produk viral di era digital. Ia mencatat bahwa banyak konsumen yang memilih produk viral karena harganya yang terjangkau atau hanya karena banyak digunakan orang lain. "Saya melihat berbagi survei literasi terhadap berbagai label sudah mulai meningkat, tapi memang sayangnya mereka masih terkalahkan dengan tren viral," jelasnya. Ia mengingatkan agar konsumen memeriksa label dan izin edar sebelum membeli produk.
Adhi menambahkan bahwa asosiasi GAPMMI mendukung produsen untuk mematuhi semua ketentuan yang berlaku, termasuk izin edar dari BPOM. "Terkait izin edar itu wajib, dan ini sesuai Undang-Undang dan aturan BPOM. Kita sudah mengimbau produsen harus mematuhi itu karena sangat sensitif dan perlu diawasi," katanya.
Kualitas dan Keamanan Sebagai Pondasi Kepercayaan
Perubahan tren yang cepat menuntut industri untuk terus berinovasi agar tetap relevan dengan kebutuhan konsumen. Namun, kualitas dan keamanan produk tetap menjadi prioritas utama dalam membangun kepercayaan konsumen. Distya Tarworo Endri, dari Unilever Indonesia, menyatakan bahwa meskipun inovasi penting, kepercayaan konsumen jauh lebih utama. "Tren berubah cepat sekali, kebutuhan konsumen juga semakin fragmented dan mereka makin kritis," ungkapnya.
Dalam industri Fast Moving Consumer Goods (FMCG), Unilever Indonesia memastikan bahwa setiap proses inovasi dan produksi dilakukan dengan pengawasan yang ketat. Distya menekankan pentingnya kolaborasi dengan BPOM dalam setiap langkah produksi. "Kami melibatkan BPOM di tiap-tiap langkah produksi, seperti misalnya jika ada perubahan formula, bahkan perubahan pack size produk - kami selalu update dan comply dengan regulator," tegasnya.
Di era informasi yang melimpah seperti sekarang, konsumen perlu lebih cermat dalam menyaring dan mengevaluasi informasi yang mereka terima. Distya menekankan bahwa perusahaan harus memastikan informasi produk mudah ditemukan dan dipahami oleh konsumen. "Sebagai pelaku industri, kami memastikan bahwa informasi produk kami mudah untuk ditemukan, dipahami dan akurat," tutupnya.
