Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menyoroti dampak negatif yang dihadapi nelayan akibat rendahnya nilai tukar mereka. Ia menyatakan bahwa kondisi ini dapat mengganggu ketahanan wilayah laut Indonesia. Zulkifli mencatat bahwa Nilai Tukar Nelayan (NTN) pada tahun 2025 diperkirakan berada di angka 103,9, yang dianggap sangat jauh dari sejahtera, bahkan menempatkan nelayan dalam kategori masyarakat sangat miskin atau desil satu.
"Apa dampaknya kalau nelayan kita miskin? Nelayan kita lemah. Nelayan kita lemah artinya laut kita yang luas itu akan dikuasai oleh nelayan yang kuat," ungkap Zulkifli di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, pada Senin, 12 Oktober 2026.
Ancaman dari Nelayan Asing
Zulkifli menjelaskan bahwa 'nelayan kuat' yang dimaksud adalah pelaku usaha perikanan dari negara lain. Ia mengungkapkan kekhawatiran akan maraknya nelayan asing yang mengambil sumber daya laut Indonesia. Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, sebelumnya juga menyebutkan bahwa kekayaan laut Indonesia mengalami kerugian hingga Rp 200 triliun per tahun akibat pencurian.
"Siapa nelayan yang kuat? Ya dari China, dari Vietnam, dari Thailand, dari Jepang. Karena nelayan mereka makmur, kuat, bisa menguasai laut kita. Kata Pak Trenggono, kita dicuri per tahun hampir Rp 200 triliun," jelasnya.
Menurut Zulkifli, kondisi ini berdampak luas, termasuk pada pendapatan negara yang berkurang. "Akhirnya negara kita pendapatannya kurang, Angkatan Laut mau beli persenjataan enggak ada duitnya. Jadi berputar dia," sambungnya.
Kesejahteraan Nelayan yang Memprihatinkan
Zulkifli menilai kehidupan nelayan saat ini masih tergolong dalam kategori desil satu, yang berarti sangat miskin. Penilaian ini didasarkan pada rendahnya angka NTN. Ia menjelaskan bahwa nilai tukar nelayan pada tahun 2025 tercatat sebesar 103,9, yang menunjukkan betapa minimnya kesejahteraan dan daya tahan ekonomi mereka.
"Nilai tukar nelayan tahun 2025 itu 103,9, seratus tiga, dari seratus modal baru dia dapat tiga. Nah ini gak bisa makan kalau gak dibantu beras, dia gak bisa sekolahkan anaknya kalau tidak dibantu bantuan tunai," jelas Zulkifli.
Sebagai perbandingan, Nilai Tukar Petani (NTP) pada periode yang sama mencapai angka 131, yang dianggap cukup untuk menopang kehidupan petani. Zulkifli menyayangkan kondisi nelayan yang seharusnya menjadi garda terdepan, namun kesejahteraannya belum terjamin.
"Berarti nelayan itu masuk kategori desil satu, artinya ini termasuk sangat miskin. Tidak mungkin ini dibiarkan, ya sudah hampir 80 tahun berputar-putar seperti itu," ungkapnya.
Menanggapi situasi ini, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, untuk meningkatkan nilai tukar nelayan hingga mencapai angka 120 pada tahun berikutnya. "Pak Menteri Kelautan ditergetkan oleh Bapak Presiden tahun ini dan tahun depan untuk melakukan sesuatu terobosan besar-besaran agar nilai tukar ini bisa meningkat dari 103 minimal tahun depan sudah bisa 120," jelasnya.
Di sisi lain, Prabowo juga menyoroti banyaknya kapal asing yang bebas beroperasi di laut Indonesia setiap malam. Ia menegaskan komitmennya untuk memperkuat dukungan pemerintah kepada nelayan lokal. "Puluhan ribu kapal-kapal asing tiap malam berada di laut Indonesia. Puluhan ribu kekayaan laut kita diambil tanpa ada langkah-langkah. Sekarang kita bekerja," ucapnya.
Sebagai langkah konkret, pemerintah berencana memproduksi ribuan unit kapal baru untuk nelayan dalam negeri. "Mulai tahun depan kita bangun ribuan kapal-kapal nelayan untuk nelayan-nelayan kita," tegas Prabowo dalam acara Resepsi Kesyukuran 100 Tahun Pondok Modern Darussalam Gontor, di Ponorogo, Jawa Timur, pada Sabtu, 19 September 2026.
