pajak pembalut

Komnas Perempuan Desak Pemerintah Bebaskan Pajak Pembalut

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mendesak pemerintah untuk mengevaluasi kembali pajak pertambahan nilai (PPN) pada produk menstruasi, termasuk pembalut, karena dian...