Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, menyatakan bahwa program pembelian beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) masih memiliki beberapa kelemahan yang perlu diperbaiki. Oleh karena itu, evaluasi menyeluruh terhadap sistem ini akan segera dilakukan.
Rizal meminta kepada mitra Rumah Pangan Kita (RPK) Bulog untuk melaporkan hasil penjualan beras SPHP mereka. Langkah ini diambil setelah terungkapnya kasus penyelewengan beras SPHP yang dikemas ulang dan dicampur dengan beras lain. Aplikasi Klik SPHP, yang digunakan sebagai sarana pembelian oleh mitra RPK, juga akan menjadi fokus dalam evaluasi ini.
Fokus Evaluasi untuk Mencegah Penyalahgunaan
“Kami sedang melaksanakan evaluasi. Program klik SPHP itu masih ada titik-titik lemah-nya. Nah titik-titik lemahnya ini nanti kami akan evaluasi, kami laporkan ke Bapanas (Badan Pangan Nasional),” ungkap Rizal di Jakarta.
Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa sistem yang ada tidak memberikan celah bagi penyalahgunaan beras SPHP, yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk keuntungan pribadi dengan cara mengemas ulang atau mencampur beras tersebut.
“Kami diskusikan supaya tidak ada lagi peluang-peluang sekecil apapun untuk memanfaatkan beras-beras pemerintah digunakan untuk kepentingan pribadi ataupun kepentingan komersial masing-masing orang,” jelasnya.
Pelaporan Penjualan Beras SPHP yang Ditekankan
Rizal juga membuka peluang bagi mitra RPK Bulog untuk melaporkan hasil penjualan beras SPHP mereka. Menurutnya, pelaporan ini penting untuk mendeteksi kemana beras bersubsidi pemerintah disalurkan.
“Nanti kami akan evaluasi. Termasuk SOP-nya, standar operasional, khususnya pelaporan. Setelah dijual, itu jarang sekali teman-teman RPK yang melaporkan penjualannya kemana. Ini yang kami akan tekankan kembali, penjualannya juga harus dilaporkan. Siapa saja dan lain sebagainya,” tutur Rizal.
Sebelumnya, Rizal menegaskan bahwa mitra RPK yang terbukti melakukan pengoplosan beras SPHP akan diputus kerjasama. Tindakan hukum juga akan diambil terhadap pelaku oleh aparat penegak hukum.
Rizal menjelaskan bahwa sanksi tersebut diberikan setelah ditemukan 600 ton beras SPHP yang dioplos dan dikemas ulang dengan label premium serta merek yang berbeda. Pelaku yang terlibat merupakan wiraswasta yang membeli beras SPHP dari Bulog.
“Oknum tersebut dengan otomatis sesuai dengan perjanjian di RPK, apabila melanggar dan lain sebagainya, yang bersangkutan pasti diproses hukum oleh yang berwajib, yang kedua diberhentikan izin RPK-nya,” ungkap Rizal.
Dia juga mencatat bahwa oknum berinisial RH telah menjadi mitra RPK Bulog sejak 27 Agustus 2026 dan menunjukkan indikasi yang mencurigakan dalam pembelian beras SPHP.
Rizal menambahkan bahwa setiap pembelian melalui aplikasi resmi Klik SPHP, mitra RPK diizinkan untuk membeli maksimal 4 ton per transaksi, yang seharusnya cukup untuk satu pekan. Namun, terdapat RPK yang mencurigakan dengan memesan 8 ton dalam dua hari.
“Kemarin sedang didalami oleh Pak Kapolres, karena indikasinya dia ada pesan dua kali, dalam dua hari berturut-turut dia pesan dua kali dengan kuantum 4 ton,” jelasnya.
Rizal juga mengungkapkan bahwa dugaan praktik pengemasan ulang dan pengoplosan beras SPHP oleh oknum RPK di Jakarta Timur terungkap setelah investigasi bersama kepolisian mengenai distribusi beras SPHP di wilayah tersebut.
“Menindaklanjuti informasi yang disampaikan Bapak Menteri Pertanian selaku Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), kami dari Perum Bulog bersama Pak Kapolres Jakarta Timur menerima informasi mengenai penangkapan oknum yang melakukan repacking beras SPHP Bulog menjadi kemasan 50 kilogram,” kata Rizal.
Penelusuran ini dilakukan setelah adanya laporan mengenai penangkapan oknum yang diduga mengemas ulang beras SPHP di kawasan Matraman.
