Jakarta - Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin, mengungkapkan bahwa program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) yang berbasis rumah sakit muncul sebagai respons terhadap krisis tenaga medis yang dialami saat penanganan pandemi COVID-19. Dalam penjelasannya, Budi menyatakan bahwa saat melakukan kunjungan ke berbagai fasilitas kesehatan selama pandemi, ia menemukan bahwa mayoritas daerah kekurangan dokter spesialis paru yang diperlukan untuk menangani penyakit pernapasan.
Budi menjelaskan, "Diskusi tentang hospital-based ini dimulai karena kita kekurangan dokter spesialis, itu mulainya saat COVID. Kemudian harus muter tuh melakukan penanganan pasien COVID dan imunisasi, itu kan menyerangnya paru. Waktu saya lihat, sebagian besar (rumah sakit) tidak ada spesialis parunya, dari situ saya rasakan oh ini kurang," dalam sebuah konferensi pers pada Kamis (3/9/2026).
Kondisi Krisis Tenaga Medis di Daerah
Pengalaman selama pandemi mengungkapkan bahwa ada krisis tenaga medis di tingkat daerah. Budi mencatat bahwa dari total 514 kabupaten/kota, terdapat 173 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang belum memiliki tujuh jenis dokter spesialis dasar secara lengkap. Hal ini berdampak serius pada pelayanan kesehatan masyarakat, terutama di daerah terpencil seperti Nias Utara.
"Dalam perjalanan selanjutnya, kita mendatangi rumah sakit-rumah sakit. Saya belajar tentang RS bahwa setiap RS ada 7 spesialis dasar, dan to my surprise ada yang tidak punya 7 spesialis dasar itu, masih banyak RS tidak punya. 173 RSUD dari 514 tidak ada spesialis dasarnya," ungkap Budi.
Ia juga menambahkan, "Saya ingat di Nias Utara, ruang OK banyak laba-laba, mesin anestesi tidak pernah dipakai, cuma ada 1 spesialis anak dan dia satu-satunya di sana. Bayangkan kalau ada patah tulang saja harus di ibu kota Nias dirujuk, itu jalannya jelek sekali. Kalau misalnya mau operasi sesar harus seberang pulau, jadi spesialis langka sekali."
Perbandingan Produksi Dokter Spesialis
Untuk memahami penyebab kelangkaan tenaga medis ini, Budi membandingkan rasio produksi dokter spesialis di Indonesia dengan negara lain. Indonesia hanya mampu memproduksi sekitar 2.700 dokter spesialis per tahun, angka tersebut jauh lebih rendah dibandingkan dengan Korea Selatan yang memproduksi 3.000, Inggris 12.000, dan Amerika Serikat 50.000 dokter spesialis per tahun.
Keterbatasan ini disebabkan oleh jumlah sentra pendidikan spesialis berbasis perguruan tinggi yang hanya ada 21 lokasi, sementara di Amerika Serikat terdapat hingga 1.000 rumah sakit yang berfungsi sebagai pusat pendidikan. Berdasarkan pertimbangan praktik terbaik di tingkat global, pemerintah pun memutuskan untuk menambah model pendidikan dokter spesialis dengan mengadopsi PPDS berbasis rumah sakit.
Dalam skema hospital-based, peserta PPDS akan berstatus sebagai tenaga yang menjalani pendidikan sambil mendapatkan gaji. Budi menyatakan bahwa meskipun gaji tersebut tidak besar, diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan hidup peserta selama menjalani pendidikan di daerah.
"Gajinya nggak besar. Nggak bisa dipakai buat yang macam-macam, tapi setidaknya mudah-mudahan cukup untuk teman-teman bisa makan, bisa minum, dan bisa tinggal dengan cukup di daerahnya masing-masing," jelasnya.
