Pemerintah Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump telah memulai penerapan tarif yang mencapai 100 persen terhadap drone impor pada hari Kamis, 3 September 2026. Kebijakan ini ditujukan untuk drone serta beberapa komponen terkait, dengan tujuan mengurangi ketergantungan AS terhadap produk asing, khususnya yang berasal dari China. Selain itu, langkah ini diharapkan dapat memperkuat rantai pasok drone di dalam negeri.
Tarif baru ini tidak diterapkan secara seragam pada semua jenis drone. Pengenaan tarif bervariasi berdasarkan spesifikasi dan produsen. Untuk drone yang memiliki berat lepas landas lebih dari 25 kilogram atau yang dilengkapi dengan kemampuan pencitraan termal, tarif tertinggi sebesar 100 persen akan dikenakan. Tarif yang sama juga berlaku untuk stasiun docking dan beberapa komponen tertentu. Sementara itu, drone dengan ukuran lebih kecil akan dikenakan tarif sebesar 25 persen.
Tarif Berbeda untuk Negara Sekutu
Produk drone dari beberapa negara sekutu AS akan dikenakan tarif yang lebih rendah. Misalnya, drone buatan Inggris hanya dikenakan tarif 10 persen, sedangkan produk dari Uni Eropa, Jepang, Liechtenstein, Korea Selatan, Swiss, dan Taiwan dikenakan tarif 15 persen. Untuk drone dan komponen yang tidak sensitif, termasuk yang tidak memiliki kemampuan pencitraan termal, tarif 25 persen akan mulai berlaku pada 9 Februari 2027. Kebijakan ini merupakan bagian dari strategi pemerintah Trump untuk mengurangi ketergantungan AS terhadap produk drone asal China, yang saat ini mendominasi industri global, terutama oleh perusahaan DJI.
Ancaman Terhadap Keamanan Nasional
Pemerintah AS menganggap impor drone dan komponennya sebagai ancaman terhadap keamanan nasional. Ketergantungan pada produk buatan China dapat membuat militer dan infrastruktur penting AS rentan terhadap gangguan, spionase, dan kerugian dalam situasi perang. Penggunaan drone semakin meningkat dalam konteks peperangan dan pengawasan, dengan konflik di Ukraina menjadi contoh nyata bagaimana teknologi ini berperan penting di medan perang. DJI, sebagai perusahaan China, menguasai lebih dari dua pertiga pasar drone global dan diperkirakan memproduksi lebih dari 70 persen drone komersial di dunia.
Di AS, produk DJI digunakan tidak hanya untuk kebutuhan konsumen, tetapi juga untuk berbagai aktivitas penegakan hukum dan keselamatan publik. Sejak 2022, DJI telah terdaftar sebagai perusahaan yang memiliki keterkaitan dengan militer China dan menghadapi pembatasan akses terhadap teknologi AS, serta berusaha menentang pencantuman namanya dalam daftar tersebut.
Kritik Terhadap Kebijakan Tarif
Kebijakan tarif ini juga menuai kritik di dalam negeri. Banyak pihak khawatir bahwa kenaikan harga akibat tarif akan menyulitkan lembaga penegak hukum, pemadam kebakaran, dan layanan keselamatan publik yang bergantung pada penggunaan drone. Salah satu perhatian utama adalah drone dengan kemampuan pencitraan termal, yang digunakan untuk berbagai keperluan seperti pencarian orang hilang, pemantauan kebakaran hutan, dan operasi penyelamatan.
Scott Mlakar, kepala unit yang terdiri dari petugas polisi dan pemadam kebakaran di Cleveland, menyatakan bahwa tarif tersebut dapat membuat harga drone termal menjadi terlalu mahal bagi komunitas yang sangat membutuhkannya. Jason Lee, seorang petugas kepolisian di Texas yang mengelola program drone, menambahkan bahwa saat ini belum ada drone produksi AS yang dapat secara ekonomis menggantikan produk DJI. Ia mencatat bahwa lebih dari 80 persen program drone penegakan hukum di tingkat negara bagian dan lokal menggunakan drone DJI, bukan karena kebutuhan perangkat militer, tetapi karena kombinasi kemampuan, keandalan, kemudahan penggunaan, dan harga yang terjangkau.
Kekhawatiran juga muncul mengenai dampak tarif terhadap biaya perawatan drone yang sudah ada, karena komponen untuk perbaikan drone impor juga akan terpengaruh. Penggunaan drone tidak terbatas pada lembaga penegak hukum, tetapi juga meliputi fotografer profesional, petani, pekerja konstruksi, penghobi, dan perusahaan energi. American Gas Association (AGA), yang mewakili kelompok energi yang melayani sekitar 74 juta rumah di AS, menyatakan bahwa anggotanya menggunakan drone seberat 55 pon dengan kemampuan pencitraan termal dan LiDAR untuk berbagai keperluan seperti pengelolaan vegetasi dan inspeksi jaringan pipa.
AGA menekankan pentingnya memberikan waktu setidaknya dua tahun bagi pengguna untuk beralih dari drone buatan China agar tidak mengganggu infrastruktur penting. Selain itu, rencana Federal Communications Commission (FCC) untuk mengklasifikasikan ulang beberapa teknologi drone sebagai perangkat berstandar militer dapat membatasi lebih banyak jenis drone yang sebenarnya digunakan untuk keperluan sipil. Salah satu teknologi yang menjadi perhatian adalah Light Detection and Ranging (LiDAR), yang digunakan untuk navigasi dan pencegahan tabrakan. David Hood, pejabat yang mengoordinasikan program drone di sebuah kota, meminta FCC untuk tidak memasukkan drone yang dilengkapi sensor LiDAR ke dalam kategori perangkat militer, karena hal ini dapat meningkatkan risiko kecelakaan saat drone digunakan di area berpenduduk.
