Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Koperasi berupaya meningkatkan peran koperasi pertanian di kawasan ASEAN dengan cara memberikan akses pembiayaan yang lebih mudah, memberdayakan koperasi perempuan, dan memanfaatkan teknologi digital. Inisiatif ini disampaikan oleh Direktur Umum dan Hukum LPDB Koperasi, Deva Rachman, dalam pertemuan ke-32 ASEAN Centre for the Development of Agricultural Cooperatives (ACEDAC) dan pertemuan ke-27 ASEAN Sectoral Working Group on Agricultural Cooperatives (ASWGAC) yang berlangsung di Yogyakarta pada tanggal 12–13 Oktober 2026.
Dalam forum yang dihadiri oleh delegasi dari negara-negara anggota ASEAN, Deva menjelaskan pengalaman Indonesia dalam mengembangkan skema pembiayaan dana bergulir untuk koperasi, khususnya yang bergerak di sektor pertanian dan yang melibatkan perempuan sebagai pemimpin. Ia menekankan pentingnya dukungan serta keberpihakan pemerintah dalam menciptakan ekosistem koperasi yang dapat meningkatkan produktivitas petani, kesejahteraan anggota, dan mendukung ketahanan pangan.
Model Koperasi Desa Merah Putih
Salah satu program yang menarik perhatian delegasi ASEAN adalah pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Model ini berfungsi sebagai penghubung antara petani, pasar, dan rantai pasok dengan menjalankan peran sebagai agregator, konsolidator, serta pembeli hasil produksi. Beberapa delegasi ASEAN memberikan apresiasi terhadap pendekatan ini dan menunjukkan ketertarikan untuk menjadikannya sebagai referensi dalam pengembangan koperasi di negara mereka masing-masing.
Deva menyampaikan, “Ketahanan pangan tidak hanya dibangun di lahan pertanian, tetapi juga melalui akses pembiayaan yang adil dan terjangkau bagi para pelaku yang menggerakkannya. Koperasi memiliki peran penting untuk menghubungkan produksi petani dengan pasar sekaligus memastikan manfaat ekonomi dapat dirasakan oleh masyarakat.”
Pembiayaan dan Pemberdayaan Koperasi
LPDB Koperasi, sebagai Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian Koperasi, fokus pada pembiayaan dan pemberdayaan koperasi dengan mengedepankan tiga prinsip utama: keberhasilan penyaluran pembiayaan, pemanfaatan dana yang efektif, dan pengembalian dana untuk disalurkan kembali kepada koperasi lainnya. Untuk mendukung pelaku usaha di sektor riil, LPDB Koperasi menawarkan pembiayaan dengan tarif yang kompetitif, mulai dari 3 persen menggunakan metode perhitungan sliding rate, tanpa biaya administrasi dan provisi. Skema ini diharapkan dapat mempermudah koperasi dalam mendapatkan akses permodalan yang lebih terjangkau untuk mengembangkan usaha produktif.
Data yang dipaparkan dalam forum menunjukkan bahwa sejak tahun 2008 hingga Oktober 2026, LPDB Koperasi telah menyalurkan dana bergulir sebesar Rp22,91 triliun kepada 3.930 koperasi mitra di 36 provinsi, dengan manfaat yang menjangkau lebih dari 529.000 pengguna akhir. Untuk sektor pertanian, pembiayaan pada tahun 2026 mencapai sekitar Rp379,28 miliar, meningkat tujuh kali lipat dibandingkan tahun 2021. Pembiayaan ini mencakup berbagai komoditas dan kegiatan usaha, seperti tebu, gula, tembakau, sarana produksi, pupuk pertanian, peternakan, susu, hingga perikanan.
Peran koperasi dalam mendukung aktivitas ekonomi produktif di daerah pedesaan sangat signifikan, serta menjadi bagian dari rantai pasok yang membantu ketersediaan pangan. Selain itu, pemberdayaan perempuan juga menjadi fokus utama dalam strategi pembiayaan LPDB Koperasi. Hingga Oktober 2026, pembiayaan yang disalurkan kepada koperasi yang berfokus pada perempuan atau dipimpin oleh perempuan mencapai sekitar Rp542,64 miliar, menjangkau lebih dari 363.000 anggota perempuan. Dukungan ini mencakup berbagai kegiatan usaha, mulai dari petani kopi Gayo di Aceh hingga usaha pertanian berbasis komunitas di berbagai daerah. Melalui pembiayaan tersebut, koperasi perempuan memiliki kesempatan untuk memperkuat kegiatan usaha produktif dan memperluas kontribusinya terhadap perekonomian masyarakat.
