Sejak munculnya teknologi kecerdasan buatan (AI), banyak perusahaan berusaha untuk mengintegrasikannya ke dalam operasional mereka. Namun, beberapa di antaranya memilih untuk mengurangi jumlah karyawan demi fokus pada optimalisasi AI. Kini, tren tersebut menunjukkan perubahan signifikan. Menurut laporan dari Forrester Research, sebuah perusahaan riset pasar dan konsultasi global yang berbasis di AS, sekitar 55 persen perusahaan menyatakan penyesalan atas keputusan mereka untuk memecat karyawan karena AI, seperti yang dilaporkan oleh The Next Web.
Lebih jauh lagi, laporan ini juga mengungkap bahwa sejumlah perusahaan secara diam-diam membatalkan pemecatan yang berkaitan dengan AI dan mulai merekrut kembali karyawan manusia yang sebelumnya diberhentikan. Namun, pekerjaan yang ditawarkan kemungkinan akan dialihkan ke luar negeri atau dengan gaji yang lebih rendah.
Perusahaan Besar Kembali Merekrut
Laporan Forrester menunjukkan bahwa beberapa perusahaan mulai menyesali keputusan mereka untuk melakukan pemecatan besar-besaran dan beralih ke AI. Salah satu contohnya adalah Ford, perusahaan otomotif asal Amerika Serikat, yang mengakui bahwa mereka terlalu bergantung pada AI dalam proses pengembangan kendaraan. Akibatnya, Ford memutuskan untuk merekrut lebih dari 350 insinyur, termasuk beberapa mantan karyawan mereka.
Fenomena serupa juga terlihat di perusahaan Klarna dan IBM. Klarna, yang merupakan perusahaan teknologi finansial asal Swedia, pernah memangkas sekitar 1.200 karyawan pada tahun 2024 dan menggantikan mereka dengan AI, termasuk chatbot yang mengambil alih tugas 700 petugas layanan pelanggan. Meskipun chatbot berhasil mengurangi waktu layanan dari 11 menit menjadi dua menit dan menghemat sekitar 2 juta dolar AS, hasilnya tidak cukup untuk meningkatkan produktivitas atau kualitas produk. CEO Klarna, Sebastian Siemiatkowski, mengakui bahwa perusahaan telah melampaui batas dalam penggunaan AI dan kini membuka puluhan posisi baru untuk meningkatkan produktivitas serta pengalaman pelanggan.
IBM juga mengikuti jejak serupa setelah memangkas ribuan karyawan, dengan rencana untuk melipatgandakan perekrutan karyawan entry-level hingga tiga kali lipat pada tahun 2026.
Kekhawatiran Terhadap Dampak AI
Meski beberapa perusahaan mulai berubah sikap, kekhawatiran mengenai dampak AI terhadap lapangan kerja tetap tinggi. Sebuah jajak pendapat yang dilakukan oleh Reuters Ipsos menunjukkan bahwa 53 persen warga Amerika khawatir AI dapat mengakibatkan kehilangan pekerjaan dalam rumah tangga mereka. Kekhawatiran serupa juga muncul di kalangan pekerja, di mana laporan Software Finder 2026 mencatat bahwa 53 persen pekerja merasa peran mereka semakin tidak dibutuhkan akibat penggunaan AI.
Jackie Swanson dari Gartner menyatakan bahwa banyak perusahaan sebenarnya telah memiliki rencana untuk mengadopsi AI, namun rencana tersebut sering kali tidak diimbangi dengan strategi yang jelas mengenai dampaknya terhadap karyawan. “Setiap organisasi memiliki peta jalan adopsi AI. Namun, hampir tidak ada yang memiliki rencana jujur mengenai apa yang dilakukan AI terhadap karyawan, kecepatan kerja, dan calon pemimpin mereka di masa depan,” tulis Swanson.
Berbeda dengan perusahaan yang memilih untuk melakukan PHK, beberapa perusahaan lain berusaha melibatkan karyawan dalam proses perubahan. Misalnya, perusahaan Ironclad mengadakan kelas internal untuk mengajarkan penggunaan AI kepada karyawan. Perusahaan teknologi Superhuman memberikan kebebasan kepada tim untuk memilih perangkat AI yang ingin mereka gunakan. “Kami tidak memulainya dengan mandat AI dari atas ke bawah,” kata Kenny Mendes, Chief People Officer Superhuman.
Perbedaan Pendekatan di Eropa
Pendekatan terhadap dampak AI di tempat kerja juga bervariasi antara Amerika Serikat dan Eropa. Di Eropa, perusahaan diwajibkan untuk memberikan informasi dan berkonsultasi dengan pekerja sebelum mengambil keputusan yang dapat mempengaruhi pekerjaan mereka. Aturan ini bertujuan untuk melindungi pekerja saat perusahaan melakukan perubahan besar. Aturan tersebut akan diperketat melalui "Directive 2025/2450" yang merevisi ketentuan mengenai European Works Councils, dan negara-negara anggota Uni Eropa diharuskan untuk mengimplementasikan aturan ini ke dalam hukum nasional mereka paling lambat 1 Januari 2028.
Dengan situasi ini, perdebatan mengenai AI dan tenaga kerja kini berkembang menjadi isu yang lebih luas. Perusahaan tidak hanya dituntut untuk memikirkan seberapa cepat mereka dapat mengadopsi AI, tetapi juga bagaimana perubahan tersebut berdampak pada karyawan mereka. Di Amerika Serikat, perdebatan masih berfokus pada apakah pekerja perlu diberitahu mengenai dampak AI terhadap pekerjaan mereka, sementara di Eropa, perhatian mulai beralih pada kapan perusahaan harus berkonsultasi dengan pekerja dan bagaimana proses tersebut harus dilakukan.
