Di India, penurunan angka pengangguran tidak menunjukkan adanya peningkatan lapangan kerja, melainkan disebabkan oleh banyaknya pencari kerja yang memutuskan untuk keluar dari pasar tenaga kerja. Laju pertumbuhan ekonomi negara ini semakin terlihat rapuh dengan melemahnya indikator ketenagakerjaan dan meningkatnya tekanan dari faktor eksternal.
Pemerintah India telah mengakui bahwa ketersediaan lapangan kerja adalah faktor penting dalam mendukung konsumsi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Data dari Periodic Labour Force Survey (PLFS) menunjukkan bahwa tingkat pengangguran secara keseluruhan berada di sekitar 5% dan cenderung stagnan dalam beberapa kuartal terakhir. Di sisi lain, Centre for Monitoring Indian Economy (CMIE) mencatat angka pengangguran yang lebih tinggi, yaitu antara 2% hingga 3% lebih dari angka PLFS.
Dinamika Angka Pengangguran
Menurut laporan Financial Express, penurunan angka pengangguran versi CMIE dari 7,3% pada Januari menjadi 3,99% pada September menunjukkan dinamika yang mengkhawatirkan. Penurunan ini terjadi bersamaan dengan menyusutnya jumlah angkatan kerja dan tingkat partisipasi kerja. Fenomena ini mencerminkan banyaknya pencari kerja yang mulai putus asa dan memilih untuk tidak lagi mencari pekerjaan.
Data PLFS juga mengungkapkan bahwa tingkat pengangguran di kalangan kelompok usia 15 hingga 29 tahun mencapai 15% hingga 16%, yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata nasional. Meskipun terdapat sedikit kenaikan dalam tingkat partisipasi kerja, hal ini belum cukup untuk memberikan kepastian bagi para pencari kerja.
Ketidakpastian di Pasar Tenaga Kerja
Indikator Purchasing Managers’ Index (PMI) untuk bulan Oktober menunjukkan bahwa penyerapan tenaga kerja mengalami pelambatan hingga mencapai titik terendah sepanjang tahun 2026. Sektor jasa yang sebelumnya mengalami ekspansi selama sembilan bulan berturut-turut kini tercatat stagnan. Pelaku usaha dinilai tidak melihat urgensi untuk menambah karyawan, yang menandakan bahwa ketahanan bisnis belum mampu bertransformasi menjadi lapangan kerja yang lebih luas.
Statistik resmi ketenagakerjaan juga dinilai tidak mencerminkan realitas yang ada, seperti banyaknya pekerja mandiri, pekerja harian lepas, dan pengangguran terselubung di sektor pertanian. Meskipun jutaan orang berhasil mendapatkan pekerjaan, aspirasi dari 7 hingga 8 juta angkatan kerja baru yang muncul setiap tahunnya masih belum dapat terpenuhi.
Berbagai faktor seperti tingginya intensitas modal, stagnasi upah riil, dan migrasi tenaga kerja kembali ke pedesaan memperkuat kekhawatiran akan terjadinya pertumbuhan ekonomi tanpa penyerapan tenaga kerja. Pasar tenaga kerja di perkotaan menghadapi tekanan struktural yang sangat serius, di mana sektor informal menyerap lebih dari 85% tenaga kerja tanpa perlindungan sosial yang memadai.
Peluang kerja dengan gaji tinggi hanya terkonsentrasi di sektor teknologi informasi dan keuangan, sementara pertumbuhan di sektor jasa lainnya didominasi oleh pekerjaan dengan gaji rendah, seperti jasa pengiriman dan pramusaji. Sektor jasa kini menampung sekitar 190 juta pekerja, jauh lebih banyak dibandingkan dengan sektor manufaktur terorganisir yang hanya menyerap 27 juta orang.
Sistem kerja kontrak memberikan fleksibilitas bagi industri, namun saat ini pekerja kontrak telah mencapai 42% dari total tenaga kerja di sektor manufaktur terorganisir. Lonjakan pekerja lepas diproyeksikan akan meningkat dari 10 juta pada periode 2024-2025 menjadi 23,5 juta pada 2029-2030, menawarkan peluang pendapatan cepat tetapi tanpa jaminan karier dan pengembangan keterampilan jangka panjang.
Kesenjangan antara kualifikasi pekerja dan kebutuhan industri semakin melebar. Perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan (AI) dan industri hijau telah mengubah peta kebutuhan keterampilan, namun program pelatihan yang ada belum mampu mengejar ketertinggalan tersebut. Meskipun pemerintah India telah meluncurkan berbagai inisiatif untuk meningkatkan pelatihan dan penciptaan lapangan kerja, hasilnya masih terbatas karena kendala anggaran dan minimnya partisipasi dari dunia industri.
Anggaran Negara yang akan datang harus memprioritaskan penciptaan lapangan kerja yang layak, serta mendukung investasi dan kewirausahaan. India tidak bisa hanya bergantung pada sejumlah posisi dengan kompensasi tinggi di bidang teknologi, tetapi juga harus menciptakan lapangan kerja di sektor kerah biru yang berbasis teknologi. Kebijakan pemerintah perlu mendorong investasi padat karya dan memperbaiki pelatihan vokasi agar dapat membantu UMKM berkembang tanpa terhambat oleh regulasi yang rumit.
Pernyataan Menteri Keuangan Nirmala Sitharaman mengenai pentingnya kenaikan upah riil untuk mendukung pertumbuhan konsumsi sangat relevan. Kenaikan upah yang signifikan akan meningkatkan daya beli rumah tangga dan memperkuat keyakinan dunia usaha, sehingga dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan. Tanpa perbaikan dalam kualitas lapangan kerja dan pendapatan yang merata, pertumbuhan ekonomi India berisiko kehilangan momentumnya.
