Dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI terus berperan sebagai mitra strategis pemerintah. Memasuki dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada 20 Oktober 2026, BRI berfokus pada pemberdayaan UMKM dan memperluas akses pembiayaan untuk meningkatkan kapasitas usaha masyarakat serta mendorong pemerataan ekonomi hingga tingkat desa.
Direktur Utama BRI Hery Gunardi menyatakan bahwa dua tahun pemerintahan Prabowo–Gibran menjadi momen penting bagi BRI untuk menyelaraskan strategi bisnis dengan prioritas pembangunan nasional. Ia menambahkan, “Pemerintah telah menempatkan penguatan ekonomi kerakyatan, ketahanan pangan, penciptaan lapangan kerja, dan pemerataan pembangunan sebagai prioritas nasional. Bagi BRI, arah kebijakan tersebut memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan karakteristik bisnis dan mandat perseroan. Oleh karena itu, kami terus memastikan bahwa berbagai program pemerintah dapat diterjemahkan menjadi akses pembiayaan, pemberdayaan, dan layanan keuangan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, khususnya pelaku UMKM.”
Penyaluran Kredit UMKM yang Signifikan
Keberpihakan BRI terhadap ekonomi kerakyatan terlihat dari besarnya penyaluran kredit kepada pelaku UMKM. Hingga akhir triwulan II 2026, portofolio kredit UMKM BRI mencapai Rp1.235,4 triliun, mengalami pertumbuhan sebesar 8,6% dibandingkan tahun sebelumnya. Angka ini setara dengan sekitar 75,1% dari total portofolio kredit BRI, menegaskan fokus BRI dalam menjadikan UMKM sebagai segmen utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
Pembiayaan untuk Ketahanan Pangan
BRI juga berkomitmen untuk memperkuat ketahanan pangan nasional dengan memberikan pembiayaan ke sektor pertanian yang mencapai Rp239,46 triliun hingga akhir triwulan II 2026. Langkah ini sejalan dengan Asta Cita ke-2 Pemerintah, terutama dalam mendukung swasembada pangan nasional. Dengan memperluas akses permodalan, BRI berupaya meningkatkan produktivitas pertanian dan memperkuat kapasitas petani dalam mengembangkan usaha.
Dalam mendukung agenda pembangunan nasional, BRI juga merealisasikan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang mencapai Rp167,01 triliun kepada 2,7 juta debitur hingga akhir September 2026. Capaian ini setara dengan 87,9% dari total alokasi KUR BRI tahun 2026 yang sebesar Rp190 triliun. Penyaluran KUR juga menunjukkan dukungan BRI terhadap sektor produktif, dengan Rp114,76 triliun atau 68,71% dari total KUR diarahkan kepada sektor produksi, di mana sektor pertanian, perburuan, dan kehutanan menjadi kontributor terbesar.
“BRI terus mengarahkan pembiayaan kepada sektor-sektor yang memiliki dampak langsung terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. KUR menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung agenda pemerintah untuk memperkuat ketahanan pangan dan membangun ekonomi nasional dari tingkat akar rumput,” lanjut Hery.
Holding Ultra Mikro dan Peluang Ekonomi
BRI juga berperan dalam mewujudkan pemerataan ekonomi melalui Holding Ultra Mikro bersama PT Permodalan Nasional Madani (PNM) dan PT Pegadaian. Melalui ekosistem ini, BRI memperluas kesempatan masyarakat untuk mengakses layanan keuangan formal dan pendampingan usaha. Hingga triwulan II 2026, Holding UMi telah melayani 33,8 juta debitur aktif dan mengelola lebih dari 166 juta rekening simpanan mikro, serta mendorong sekitar 2,3 juta debitur untuk naik kelas.
“Bagi kami, keberhasilan terbesar bukan hanya ketika seseorang memperoleh pembiayaan. Keberhasilan yang sesungguhnya adalah ketika usahanya tumbuh, pendapatannya meningkat, kemampuan menabungnya semakin baik, dan kemudian dia mampu mengakses layanan keuangan yang lebih luas sehingga meningkatkan kesejahteraan. Karena itu, naik kelas menjadi salah satu agenda penting yang akan terus kami dorong,” jelas Hery.
Pemberdayaan dan Pengembangan Kapasitas UMKM
Selain fokus pada pembiayaan, BRI juga berupaya meningkatkan kapasitas pelaku usaha dan desa agar dapat tumbuh secara berkelanjutan. Pendekatan ini dilakukan melalui berbagai program pemberdayaan yang mencakup pengembangan usaha, kelembagaan, digitalisasi, dan perluasan akses pasar. Hingga September 2026, program Desa BRILiaN telah menjangkau lebih dari 6.351 desa di seluruh Indonesia, sementara KlasterkuHidupku telah mengembangkan lebih dari 45 ribu klaster usaha untuk membangun ekosistem usaha produktif berbasis komunitas.
