![Ilustrasi - Suasana antrean kendaraan untuk pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang semakin sulit diperoleh salah satunya di SPBU Jalan Andi Pangerang Pettarani, Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (9/9/2026) [SuaraSulsel.id/ANTARA]](/storage/Post/crawled_ekspor-gas-ke-singapura-dipangkas-indonesia-dihantui-bbm-la_1793078235_ccRR.webp)
Pengamat dari Universitas Gadjah Mada, Fahmy Radhi, mengungkapkan bahwa keputusan pemerintah untuk mengurangi ekspor gas ke Singapura dapat memicu reaksi balasan yang merugikan pada 27 Oktober 2026. Reaksi tersebut berpotensi menghentikan pasokan impor bahan bakar minyak (BBM) ke Indonesia, yang dapat mengakibatkan antrean panjang dan berkurangnya ketersediaan energi.
Fahmy menilai bahwa kebijakan energi yang diambil ini sangat berisiko dan dapat mengganggu sektor-sektor penting dalam perekonomian Indonesia. Ia menyatakan, "Ada kemungkinan mereka (Singapura) akan membalas juga dan itu akan bumerang yang cukup berarti bagi Indonesia," saat memberikan pandangannya kepada media.
Dampak Terhadap Ketersediaan BBM
Menurut Fahmy, sektor yang paling terpengaruh oleh kemungkinan balasan dari Singapura adalah ketersediaan BBM nasional. Saat ini, Indonesia sangat bergantung pada pasokan minyak olahan dari kilang-kilang yang ada di Singapura. Jika Singapura merespons dengan menghentikan atau membatasi pengiriman BBM, maka ketahanan energi Indonesia akan terganggu. "Kalau misalnya Singapura itu sensi juga kemudian membalas dengan stop ekspor BBM, kan BBM kita itu kan impor terbesar nya itu kan dari kilangnya Singapura. Nah ini akan menyebabkan ketersediaan BBM kita akan turun drastis dan berpotensi menyebabkan adanya antrean panjang tidak hanya sepekan bisa berbulan-bulan," ungkapnya.
Pengaruh Terhadap Investasi dan Nilai Tukar Rupiah
Lebih lanjut, Fahmy menjelaskan bahwa dampak dari kebijakan ini tidak hanya akan mengganggu pasokan energi, tetapi juga dapat berdampak negatif pada sektor investasi di Indonesia. Singapura merupakan salah satu sumber investasi asing terbesar bagi Indonesia, sehingga memburuknya hubungan bilateral dapat mempengaruhi iklim investasi domestik. Penarikan modal dari pasar keuangan dan investasi langsung berisiko menekan nilai tukar rupiah. "Kalau misalnya hubungannya buruk, investasi baik itu investasi jangka pendek melalui pasar modal atau investasi melalui foreign direct investment itu ditarik misalnya, wah ini akan dampaknya terhadap ekonomi akan semakin terasa, bahkan ini akan menyebabkan rupiah semakin terpuruk," tegasnya.
Melihat potensi risiko dari pemangkasan ekspor gas ini, Fahmy mendesak pemerintah untuk segera membuka kembali jalur diplomasi guna mencegah ketegangan antara kedua negara berlanjut.
