Lonjakan harga bahan bakar pesawat, atau avtur, yang kini mencapai US$ 4,90 per galon atau setara dengan US$ 206 per barel, semakin menekan industri penerbangan di seluruh dunia. Maskapai penerbangan besar terpaksa menurunkan estimasi laba tahunan mereka, karena penyesuaian harga tiket pesawat dianggap tidak cukup untuk menutupi peningkatan biaya operasional yang terjadi.
Para ahli dan pengamat di bidang penerbangan memberikan peringatan bahwa harga avtur dapat terus melonjak, bahkan bisa mencapai US$ 225 hingga US$ 250 per barel jika ketegangan di Iran tidak segera mereda. Berita mengenai lonjakan harga avtur dan dampaknya terhadap tiket pesawat menjadi salah satu topik yang paling banyak dibaca saat ini.
Kenaikan Harga Avtur yang Signifikan
Data dari Argus US Jet Fuel Index menunjukkan bahwa harga avtur telah mencapai titik tertinggi sejak pecahnya konflik di Iran pada akhir Februari lalu. Sejak awal perang, harga avtur mengalami kenaikan yang drastis, dengan catatan kenaikan hingga 96%, hampir dua kali lipat dari harga normal. Para pengamat memperkirakan bahwa tren kenaikan ini akan berlanjut hingga tahun depan.
Peringatan dari Kementerian Ketenagakerjaan
Sementara itu, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengimbau para pekerja untuk lebih waspada terhadap maraknya pesan berantai dan tautan palsu yang mengatasnamakan Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026. Indah Anggoro Putri, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, mengingatkan masyarakat untuk tidak sembarangan mengklik tautan atau memberikan data pribadi kepada pihak yang tidak resmi.
Indah menekankan pentingnya menyaring informasi yang beredar. "Jangan mudah percaya pada informasi di luar kanal resmi Kemnaker dan jangan pernah memberikan data pribadi kepada pihak yang tidak jelas,” ujarnya.
Pengalihan Aset Orang Kaya di China
Di sisi lain, orang-orang kaya di China kini merasakan kekhawatiran akibat kebijakan pemerintah Beijing yang semakin ketat dalam mengawasi kekayaan yang dimiliki di luar negeri. Hal ini mendorong mereka untuk memindahkan aset ke negara yang dianggap lebih aman, seperti Amerika Serikat (AS).
Bankir swasta dan pengacara yang melayani klien dari China melaporkan adanya peningkatan permintaan untuk pembukaan rekening di bank-bank AS. Tren ini semakin menguat dalam beberapa bulan terakhir setelah Beijing menerapkan pajak retroaktif atas kekayaan di luar negeri pada bulan Juli lalu, yang membuat para miliarder menghindari Singapura dan Hong Kong agar terhindar dari pengawasan otoritas China.
Baca berita terkini dan terpercaya di Berita Liputan6.
