Lonjakan harga kebutuhan pokok seperti pangan, energi, dan transportasi terus memberikan tekanan ekonomi di berbagai negara. Dalam menghadapi krisis biaya hidup ini, banyak pemerintah terjebak dalam kebijakan subsidi dan pemotongan pajak, yang justru memperbesar anggaran negara tanpa menekan konsumsi.
Dalam laporan terbarunya, World Economic Outlook, Dana Moneter Internasional (IMF) melakukan analisis mendalam mengenai krisis biaya hidup. Laporan tersebut mengungkapkan bahwa dampak kenaikan harga barang esensial tidak dirasakan secara merata oleh masyarakat.
Kelompok Rentan Tertekan
Rumah tangga dengan pendapatan rendah menjadi yang paling terpengaruh, karena sebagian besar pendapatan mereka digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok. Data menunjukkan bahwa kelompok berpenghasilan rendah mengalami inflasi riil yang jauh lebih tinggi dibandingkan kelompok kaya selama krisis. Di negara-negara berkembang dengan pendapatan rendah, pengeluaran untuk kebutuhan pokok dapat menyerap hingga 80% dari total pengeluaran 20% masyarakat yang paling miskin.
Selama periode 2021 hingga 2024, selisih inflasi kumulatif antara kelompok termiskin dan terkaya mencapai 4,5 poin persentase di negara-negara berkembang. Jika inflasi spesifik yang dialami oleh warga miskin dihitung, jumlah populasi yang jatuh ke dalam kemiskinan ekstrem meningkat drastis, mencapai lebih dari 23 juta jiwa dibandingkan dengan perhitungan inflasi umum.
Pentingnya Bansos Terarah
IMF menyatakan, "Krisis biaya hidup memberikan beban yang sangat tidak seimbang bagi rumah tangga berpendapatan rendah. Kebijakan penekanan harga secara umum sering kali tidak efisien karena sebagian besar manfaatnya justru dinikmati oleh kelompok masyarakat yang mampu." Studi simulasi IMF menunjukkan bahwa bantuan sosial atau transfer tunai yang terarah merupakan instrumen paling efektif untuk melindungi masyarakat rentan dan menjaga kesehatan anggaran negara.
Untuk memberikan perlindungan yang setara, mekanisme subsidi harga umum memerlukan anggaran 3 hingga 22 kali lipat lebih besar dibandingkan dengan bansos terarah. Subsidi harga umum tidak hanya menguras kas negara, tetapi juga merusak sinyal harga pasar yang diperlukan untuk mendorong efisiensi konsumsi. Jika banyak negara melakukannya secara bersamaan, subsidi umum berisiko meningkatkan harga komoditas global.
IMF menegaskan, "Dukungan fiskal harus bersifat sementara, menyasar ketat kelompok rentan, dan dirancang tanpa mengganggu mekanisme pasar. Intervensi harga secara luas harus dihindari karena berisiko memicu ketergantungan politik serta memperberat beban utang negara di masa depan." Oleh karena itu, IMF merekomendasikan agar pemerintah di seluruh dunia mulai berinvestasi pada infrastruktur perlindungan sosial yang kuat, seperti basis data terpadu dan sistem pembayaran digital. Langkah ini penting agar bantuan darurat dapat disalurkan dengan cepat dan akurat saat krisis terjadi, tanpa merusak tatanan pasar atau stabilitas keuangan negara.
