Perdana Menteri Jepang, Sanae Takaichi, mengungkapkan bahwa pemerintah akan mulai mengurangi subsidi untuk bensin dan bahan bakar lainnya secara bertahap mulai bulan Desember 2026. Pengumuman ini disampaikan pada hari Kamis, di tengah meningkatnya kekhawatiran mengenai kondisi keuangan negara akibat kebijakan yang sebelumnya dirancang untuk menanggulangi lonjakan harga.
Menurut laporan dari Mainichi, Takaichi juga menyatakan bahwa pemerintah akan memberikan subsidi untuk tagihan listrik dan gas pada musim dingin ini, mirip dengan yang dilakukan pada tahun lalu. Diperkirakan, langkah ini akan menghemat pengeluaran rata-rata rumah tangga sebesar 7.000 yen atau sekitar US$ 44 selama tiga bulan mulai Desember, yang setara dengan sekitar Rp 797.830.
Pertimbangan Keuangan dan Strategi Keluar
Keputusan untuk mengurangi subsidi ini muncul setelah adanya usulan dari partai penguasa dan partai oposisi untuk meninjau kembali program subsidi bensin secara bertahap, serta mempertimbangkan strategi keluar, mengingat beban finansial yang ditimbulkan oleh kebijakan tersebut. Jepang saat ini menghadapi kondisi fiskal yang cukup sulit dibandingkan dengan negara-negara maju lainnya.
Sejak bulan Maret, subsidi bensin telah diberlakukan untuk membatasi harga eceran di kisaran 170 yen per liter. Takaichi menjelaskan bahwa target harga tersebut akan dinaikkan sebesar 5 yen setiap bulan menjelang musim semi, sembari terus memantau tren harga minyak mentah.
Subsidi Sebagai Langkah Transisi
Ia menambahkan bahwa subsidi bahan bakar yang diperkenalkan bertujuan untuk menekan kenaikan harga di tengah kekhawatiran akan pasokan minyak akibat konflik di Timur Tengah, merupakan langkah transisi untuk mengurangi dampak terhadap harga. Oleh karena itu, sistem ini perlu diubah agar lebih berkelanjutan.
Takaichi juga mengungkapkan bahwa subsidi bensin saat ini telah melampaui 50 yen atau Rp 5.753 per liter, dengan total biaya yang melebihi 10 miliar yen atau Rp 1,15 triliun per hari. Sejak ia menjabat pada bulan Oktober tahun lalu, total biaya untuk mendanai kebijakan ini telah mencapai sekitar 1,4 triliun yen.
Harga minyak mentah global mengalami lonjakan yang signifikan setelah Selat Hormuz hampir tertutup akibat konflik antara AS-Israel dan Iran yang terjadi pada akhir Februari. Jepang, sebagai negara yang memiliki sumber daya alam yang terbatas, sangat bergantung pada impor minyak dari Timur Tengah.
