PT Kereta Api Indonesia (Persero) telah melakukan pemasangan gardu atau palang kereta di sembilan titik jalur perlintasan langsung (JPL) sebagai langkah untuk meningkatkan keselamatan di perlintasan sebidang. Hal ini merupakan tindak lanjut dari rekomendasi yang diberikan oleh Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT).
Anne Purba, Wakil Presiden Komunikasi Perusahaan KAI, menjelaskan bahwa pemasangan palang kereta di sembilan lokasi ini merupakan bagian dari upaya penataan keseluruhan 190 perlintasan sebidang. "Tindak lanjut rekomendasi KNKT kami dorong melalui penyelesaian pekerjaan di lapangan secara bertahap. Setiap lokasi perlu dipastikan kesiapan fasilitas, petugas, dan aspek operasionalnya sebelum mulai digunakan untuk mendukung pengamanan pelintasan sebidang," ungkap Anne dalam keterangan resmi yang dirilis pada Sabtu (10/10/2026).
Detail Pemasangan di Daerah Operasi
Per 9 Oktober 2026, lima gardu telah beroperasi di Daop 1 Jakarta dan empat gardu di Daop 2 Bandung. Di Daop 1 Jakarta, gardu yang mulai beroperasi berada di JPL 124 dan JPL 126 lintas Lemahabang–Kedunggedeh, JPL 98 lintas Tambun–Cibitung, JPL 98 Cisauk, serta JPL 156 lintas Tigaraksa–Cikoya. Sementara itu, di Daop 2 Bandung, gardu beroperasi di JPL 146 lintas Padalarang–Cimahi, JPL 340 lintas Padalarang–Cilame, JPL 263 lintas Sukatani–Plered, dan JPL 325 lintas Maswati–Sasaksaat.
Seiring dengan mulai beroperasinya sembilan gardu tersebut, pekerjaan sipil untuk pembangunan 190 titik JPL telah mencapai 188 lokasi, atau sekitar 98 persen, per 9 Oktober 2026. KAI juga telah menyiapkan 739 tenaga Petugas Jaga Lintasan (PJL) yang telah lulus sertifikasi kompetensi.
Persiapan dan Kesiapan Petugas
Anne menambahkan bahwa tahapan selanjutnya mencakup pengusulan kebutuhan dan penempatan personel dari masing-masing wilayah serta persiapan pendinasan sesuai dengan kebutuhan operasional. "Penyelesaian fasilitas perlu berjalan beriringan dengan kesiapan petugas. Setiap gardu yang memasuki tahap operasional membutuhkan personel yang memiliki kompetensi sesuai tugas pengamanan pelintasan, sehingga fungsi keselamatan di lapangan dapat berjalan secara konsisten," jelasnya.
Dia juga mengingatkan masyarakat untuk selalu menjaga keselamatan dengan mematuhi rambu, marka, dan arahan petugas saat melintasi perlintasan sebidang. Pengguna jalan diingatkan untuk mengutamakan perjalanan kereta api sesuai ketentuan yang berlaku. "Keselamatan di pelintasan membutuhkan kesiapan fasilitas, kompetensi petugas, serta kedisiplinan pengguna jalan. Karena itu, percepatan tindak lanjut rekomendasi keselamatan terus kami jalankan secara bertahap berdasarkan kesiapan di setiap lokasi," tambahnya.
Sebelumnya, KAI menargetkan untuk memasang portal otomatis di 1.404 jalan perlintasan langsung (JPL) hingga tahun 2027. Program ini bertujuan untuk meningkatkan keselamatan masyarakat dan mengurangi kecelakaan di perlintasan kereta api. "Target kami di tahun 2027 ada 1.404 JPL ini akan dipasang portal otomatis semua," kata Direktur Utama KAI, Bobby Rasyidin.
Bobby menjelaskan bahwa pemasangan portal otomatis ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan keamanan masyarakat dan kelancaran perjalanan kereta api. Ia juga menyebutkan bahwa anggaran yang diperlukan untuk pemasangan portal otomatis di 1.404 JPL mencapai Rp 1,1 triliun, dan pemasangan saat ini terus dilakukan di beberapa titik perlintasan sebidang.
Dalam waktu dekat, KAI juga akan mengoperasikan portal otomatis di 190 JPL setelah proses sosialisasi kepada masyarakat di sekitar perlintasan selesai dilakukan. "Kami juga sudah berkoordinasi dengan pemerintah, di mana ini sudah dianggarkan nilainya Rp 1,1 triliun untuk pemasangan portal otomatis di 1.404 JPL," jelas Bobby.
Namun, Bobby mengakui bahwa pelaksanaan program ini masih menghadapi beberapa kendala, terutama terkait dengan keberadaan masyarakat yang menjaga perlintasan sebidang secara swadaya. KAI terus melakukan pendekatan dan sosialisasi kepada masyarakat agar pengelolaan perlintasan dapat dibenahi dan risiko kecelakaan dapat ditekan. "Terus terang hambatannya itu masyarakatnya, terutama JPL ini yang dioperasikan dari swadaya karena mereka memungut (uang) ketika ada yang melintas dan ini terus kami sosialisasikan," tutupnya.
