Pemerintah Vietnam telah mengambil langkah-langkah baru untuk meningkatkan angka kelahiran di negara tersebut dengan menawarkan berbagai insentif bagi warganya. Kebijakan ini muncul sebagai respons terhadap penurunan angka kelahiran yang signifikan dan ancaman populasi yang menua sebelum Vietnam mencapai status negara maju.
Mulai Rabu, 1 Juli 2026, undang-undang kependudukan yang baru akan diberlakukan, yang mencakup perpanjangan cuti melahirkan bagi ibu yang melahirkan anak kedua dari enam bulan menjadi tujuh bulan. Selain itu, pemerintah juga akan memberikan bantuan untuk biaya pemeriksaan kehamilan dan bonus uang tunai bagi ibu yang memenuhi syarat. Bonus ini dapat mencapai US$228 atau sekitar Rp3,7 juta, yang setara dengan dua pertiga dari rata-rata gaji bulanan di Vietnam.
Persepsi Warga Terhadap Insentif
Nguyen Kim Bich, seorang warga Hanoi berusia 32 tahun, mengungkapkan bahwa dirinya akan mendapatkan tambahan cuti dan insentif jika memutuskan untuk memiliki anak kedua. "Saya bisa tinggal di rumah satu bulan lebih lama bersama bayi, dan suami saya juga bisa mengambil cuti beberapa hari lagi," ujarnya. Namun, Bich mengakui bahwa insentif yang ditawarkan belum cukup untuk meyakinkannya memiliki anak lagi. Ia dan suaminya menghabiskan hampir setengah dari pendapatan gabungan mereka yang mencapai sekitar USD 1000 per bulan untuk membesarkan anak pertama, dan mereka masih tinggal bersama orang tua suaminya karena keterbatasan biaya hidup. "Manfaatnya memang bagus, tetapi belum cukup. Tambahan cuti satu bulan dan bonus sekitar USD 75 tidak akan membuat kami memutuskan punya anak kedua," tambahnya.
Perubahan Kebijakan dan Tantangan Demografi
Kebijakan baru ini menandai perubahan besar bagi Vietnam, yang selama puluhan tahun membatasi jumlah anak dalam keluarga. Sejak 1988, negara ini menerapkan kebijakan dua anak, dan bahkan anggota Partai Komunis Vietnam dapat dikenai sanksi jika memiliki anak ketiga. Namun, pemerintah kini mengubah pendekatan ini untuk menghadapi perubahan struktur demografis. Angka harapan hidup masyarakat terus meningkat, sementara angka kelahiran menurun.
Menurut Pham Thi Lan, Kepala Populasi dan Pembangunan Dana Kependudukan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNFPA) di Vietnam, kebijakan baru ini merupakan langkah signifikan. "Kami bergerak dari pengendalian keluarga berencana menjadi fokus pada pembangunan penduduk," ujarnya. Saat ini, tingkat kelahiran di Vietnam berada di angka 1,93 anak per perempuan, di bawah angka pengganti populasi yang seharusnya 2,1. Di sisi lain, angka harapan hidup masyarakat telah mencapai hampir 75 tahun, dan lebih dari 10 persen penduduk kini berusia di atas 60 tahun.
Pemerintah Vietnam memperkirakan bahwa pada pertengahan abad ini, seperempat penduduknya akan berusia di atas 60 tahun, dan jumlah penduduk akan mulai menyusut. Para ekonom menilai perubahan demografi ini menjadi tantangan besar bagi Vietnam yang masih tergolong negara berkembang. Produk domestik bruto (PDB) per kapita Vietnam saat ini sekitar US$5.000 per tahun, jauh lebih rendah dibandingkan Jepang ketika negara tersebut mulai mengalami penurunan angka kelahiran pada awal 1980-an. Laporan Bank Dunia juga memperingatkan bahwa Vietnam hanya memiliki sedikit waktu untuk melakukan reformasi sebelum menghadapi perlambatan pertumbuhan ekonomi akibat penuaan penduduk.
Biaya Hidup Menjadi Kendala Utama
Meskipun pemerintah telah mulai memberikan berbagai insentif, UNFPA menilai bahwa bantuan satu kali seperti bonus tunai mungkin tidak cukup untuk mendorong pasangan memiliki lebih banyak anak. Menurut organisasi tersebut, dukungan yang berkelanjutan, seperti bantuan pengasuhan anak, biaya pendidikan, dan perumahan yang terjangkau, jauh lebih efektif dalam meningkatkan angka kelahiran. Survei pemerintah Vietnam menunjukkan bahwa sekitar 73 persen responden yang sudah menikah menyebut kondisi ekonomi sebagai faktor utama dalam keputusan untuk memiliki anak.
Tran Minh Anh, seorang kasir berusia 24 tahun di Hanoi yang berpenghasilan sekitar US$380 per bulan, juga mengungkapkan pandangannya. "Saya tidak akan punya anak sama sekali," ujarnya. "Tekanannya terlalu besar, baik secara finansial maupun mental. Bagaimana saya bisa menghidupi satu orang lagi? Tidak mungkin."
