Lulusan SMK: Siap Kerja Namun Masih Menghadapi Pengangguran

Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji mengungkapkan keprihatinan mengenai tingginya tingkat pengangguran yang melibatkan lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Jakarta. Beberapa SMK yang berada di bawah naungan Kementerian Perindustrian menunjukkan bahwa mereka telah mempersiapkan lulusan yang siap terjun ke dunia kerja, bahkan sebelum mereka menyelesaikan pendidikan.

Kesenjangan Antara Pendidikan dan Industri

Sarmuji menilai terdapat kesenjangan yang signifikan antara dunia pendidikan dan kebutuhan industri. Hal ini terlihat dari banyaknya lulusan SMK yang justru menjadi bagian dari kelompok pengangguran. Ia menyatakan, "Agak menjadi ironi SMK-SMK kita yang sebenarnya diharapkan bisa siap masuk ke dunia kerja, tetapi fakta menunjukkan kontradiksi yang cukup membuat kita pusing semuanya. SMK kita termasuk salah satu yang menjadi sumber dari pengangguran yang ada di Indonesia," dalam acara Rapimnas Kadin di Jakarta pada Jumat (30/10/2026).

Dia menjelaskan bahwa sejumlah SMK yang dikelola oleh Kementerian Perindustrian sebenarnya telah menunjukkan kesiapan untuk memasuki dunia kerja. Beberapa lulusan bahkan telah mendapatkan tawaran kerja dari perusahaan sebelum lulus. "Kami mengunjungi beberapa SMK di bawah pembinaan Kementerian Perindustrian sangat siap untuk masuk ke industri. Bahkan belum lulus sudah banyak dipesan oleh industri," ungkapnya.

Pentingnya Kesesuaian Pendidikan dengan Kebutuhan Industri

Namun, Sarmuji mempertanyakan seberapa baik pendidikan di SMK yang tidak berada di bawah pembinaan Kementerian Perindustrian dapat memenuhi kebutuhan industri secara umum. "Pertanyaannya, bagaimana dunia pendidikan secara umum ada link and match dengan industri kita?" tuturnya.

Dia berharap adanya perbaikan dalam sistem pendidikan vokasi dapat memanfaatkan bonus demografi yang diperkirakan akan berlangsung hingga tahun 2035 untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, bukan justru menambah angka pengangguran. "Kita harapkan ada perubahan yang signifikan, di mana bonus demografi kita yang saat ini terjadi hingga tahun 2035 betul-betul menjadi bonus, bukan menjadi beban bagi Indonesia yang sekarang sedang tumbuh lebih tinggi lagi," tutupnya.