Direktur Eksekutif Pusat Studi ASEAN Universitas Gadjah Mada (UGM), Dafri Agussalim, mendesak pemerintah Indonesia untuk meminta maaf terkait krisis kabut asap lintas batas yang terjadi pada Jumat (16/10/2026). Ia menekankan pentingnya menghentikan sikap defensif dan nasionalisme sempit dalam menanggapi protes dari negara-negara tetangga yang terdampak oleh kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Pentingnya Kolaborasi Regional
Dafri Agussalim menegaskan bahwa pemerintah perlu membuka kolaborasi dengan negara-negara tetangga untuk membahas langkah konkret dalam menyelesaikan masalah karhutla. Ia menilai bahwa sikap defensif pemerintah tidak lagi relevan, mengingat dampak krisis asap telah meluas dan mengganggu kehidupan masyarakat di seluruh Asia Tenggara. "Kalau saya bahkan, kalau perlu Indonesia dalam hal ini minta maaf dan ini bukan sekali dua kali gitu loh kejadiannya, minta maaf," ujarnya.
Respons Terhadap Tuntutan Internasional
Dafri menekankan bahwa permohonan maaf tersebut merupakan tanggung jawab moral Indonesia atas dampak ekologis yang dirasakan oleh warga di kawasan tersebut. Ia juga menyoroti bahwa pemerintah harus menghentikan penggunaan narasi nasionalisme sempit dalam merespons desakan dari negara-negara tetangga. "Jadi kita tidak boleh menerapkan cara pandang nasionalisme sempit, itu tidak, bahwa ini wilayah kami, ini urusan kami, tidak bisa begitu," tambahnya.
Ia mengingatkan bahwa krisis asap ini bukan hanya masalah kedaulatan, melainkan masalah kemanusiaan yang serius. "Saya nyatakan secara tegas bahwa Indonesia itu harus akomodatif terhadap tuntutan negara-negara tetangga itu. Mengapa begitu? Ini masalah serius tentang kemanusiaan, bukan soal nasionalisme semata," jelasnya.
Dafri juga mengkritik langkah diplomasi pemerintah yang dinilai reaktif dan kurang tepat sasaran, terutama dalam menolak tawaran bantuan internasional. Ia mengusulkan agar pemerintah mengundang negara-negara tetangga untuk membicarakan langkah konkret dalam menangani karhutla, serta membuka diri untuk kolaborasi dan bantuan dari negara lain.
"Kita buka diri kita, minta bantuan kepada mereka (negara tetangga) juga untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi bukannya menolak begitu," tuturnya. Dengan pendekatan yang lebih akomodatif, diharapkan hubungan diplomatik Indonesia dengan negara-negara ASEAN dapat terjaga dengan baik.
