Presiden Prabowo Subianto mengakui bahwa pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menghadapi berbagai tantangan. Dalam acara peresmian operasional 1.061 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, yang disiarkan secara virtual pada Sabtu, 16 Mei 2026, ia menegaskan komitmennya untuk menanggulangi masalah yang ada sambil melanjutkan program tersebut.
Prabowo menyatakan, "Bahwa banyak masalah, iya. Bahwa banyak tantangan, bener. MBG banyak masalah, kita harus tertibkan." Ia juga mengakui adanya pemangku kepentingan yang kurang integritas dalam menjalankan program ini, namun berjanji akan mengambil tindakan tegas terhadap mereka. "Tapi saya sudah katakan, pemerintah saya tidak ragu-ragu, yang menyimpang, yang melanggar akan kita bersihkan, kita copot dari jabatan," tegasnya.
Komitmen untuk Masyarakat
Meskipun menghadapi berbagai rintangan, Prabowo tetap berkomitmen untuk merealisasikan program MBG karena dianggap memiliki dampak signifikan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Ia mengungkapkan, "MBG begitu penting untuk bangsa kita. Ke mana-mana saya ketemu rakyat kecil, petani (bilang), pak, tolong MBG jangan diberhentikan. Ini sangat membantu cucu-cucu saya bisa makan. Sangat membantu saya dan keluarga saya."
Dampak Jangka Panjang
Prabowo menjelaskan bahwa MBG bukanlah program yang memberikan hasil instan, melainkan dampaknya baru akan terasa dalam waktu sekitar 20 tahun ke depan. "Ingat, lihat tanggal, lihat tahun, saudara akan lihat apa yang kita buat tahun 25-26 ini. Jangan sekarang, jangan 29, nanti 20 tahun lagi saudara nilai apa yang kita buat hari ini," ujarnya.
Menurut perhitungannya, perputaran dana di setiap desa bisa mencapai Rp 10,8 miliar per tahun berkat program ini. Angka tersebut berasal dari nilai Rp 15.000 per menu yang diberikan kepada sekitar 3.000 orang setiap harinya. "Rp 10,8 miliar beredar di desa itu. Tadinya sebelum ada MBG kita kirim Rp 1 miliar Dana Desa. Dengan MBG, kita tambah Rp 10 miliar. Kita pakai dulu uang Dana Desa, Rp 500 juta, tapi 6 tahun akan kembali," jelasnya.
Di sisi lain, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) berupaya memperkuat ekosistem halal nasional melalui standardisasi dan penilaian kesesuaian dalam layanan publik, termasuk pemenuhan gizi masyarakat. Salah satu langkah nyata adalah audit kehalalan produk di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Muara Jaya 2 di Pekon Kebon Tebu, Kabupaten Lampung Barat, yang dilaksanakan oleh Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI) Bandar Lampung.
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan bahwa sertifikasi halal memiliki peran penting dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan dan produk nasional. Ia menyatakan, "Penguatan industri dan layanan berbasis halal harus didukung oleh sistem standardisasi dan penilaian kesesuaian yang kredibel. Dengan demikian, masyarakat memperoleh jaminan bahwa layanan yang diterima aman, berkualitas, dan sesuai dengan ketentuan halal."
Kemenperin juga memastikan bahwa penguatan standardisasi dilakukan secara terintegrasi melalui jaringan unit pelaksana teknis di daerah untuk menjamin bahwa rantai pasok pangan dalam program nasional telah melalui proses standardisasi yang ketat. Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Emmy Suryandari menegaskan pentingnya integritas halal dalam penyelenggaraan SPPG sebagai garda terdepan dalam pemenuhan gizi masyarakat.
Dengan langkah-langkah ini, diharapkan program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang membutuhkan.
