Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa sejumlah negara telah mengajukan permohonan kepada Indonesia untuk mendapatkan pasokan pupuk dan beras. Permintaan ini muncul sebagai dampak dari konflik geopolitik yang terus berlanjut di Timur Tengah, yang berpengaruh pada harga minyak dan produk-produk terkait.
Dalam sebuah pernyataan, Prabowo menyampaikan bahwa Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, melaporkan banyak negara yang meminta pasokan pupuk dari Indonesia. "Kita tidak euforia, tidak sombong, tapi kita sekarang berada di fihak yang bisa memberi bantuan. Australia minta tulung kita, kita jual ke Australia 500 ribu ton urea," ungkapnya saat meresmikan Museum Marsinah secara virtual pada Sabtu, 16 Mei 2026.
Permintaan dari Berbagai Negara
Prabowo menjelaskan bahwa selain Australia, negara-negara seperti Filipina, India, Bangladesh, dan Brasil juga meminta bantuan. Ia menegaskan, "Perintah saya, bantu semua." Selain itu, Prabowo juga mengungkapkan banyaknya permintaan beras dari berbagai negara. Ia bersyukur bahwa Indonesia tidak berada dalam kondisi yang sama seperti negara lain, karena Indonesia telah berhasil mencapai swasembada pangan.
"Juga banyak negara sekarang mau beli beras dari kita. Bayangkan kalau kita tidak swasembada, kalau kita tidak buru-buru beresin masalah pertanian," tambahnya.
Transformasi Sektor Pupuk
Sebelumnya, Indonesia mencatat pencapaian baru dalam transformasi industri pupuk nasional dengan melakukan ekspor pupuk urea ke Australia senilai sekitar Rp7 triliun. Pada saat yang bersamaan, pemerintah berhasil menurunkan harga pupuk bersubsidi sebesar 20 persen dan meningkatkan volume pupuk untuk petani nasional, yang menunjukkan penguatan sektor pupuk dari hulu hingga hilir.
Pernyataan ini disampaikan oleh Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, saat menghadiri pelepasan ekspor perdana produk urea dari PT Pupuk Indonesia (Persero) ke Australia di Pelabuhan Bontang, Kalimantan Timur, pada Rabu, 14 Mei 2026. Pelepasan ini menjadi tonggak baru dalam kerja sama sektor pupuk melalui skema government-to-government (G2G) antara Indonesia dan Australia.
Amran menjelaskan bahwa ekspor perdana tersebut mencakup 47.250 ton pupuk urea dengan nilai sekitar Rp600 miliar. Ekspor ini merupakan tahap awal dari komitmen kerja sama sebesar 250.000 ton dan akan terus ditingkatkan hingga mencapai 500.000 ton dengan total nilai sekitar Rp7 triliun. "Rencana kita akan ekspor 250.000 ton ke Australia dan kemudian ditingkatkan hingga 500.000 ton," ujarnya.
Di sisi lain, Amran menekankan kemajuan besar yang dicapai di sektor pupuk domestik melalui kebijakan Presiden Prabowo yang menurunkan harga pupuk bersubsidi tanpa menambah beban APBN. Kebijakan ini juga disertai dengan penambahan volume pupuk bersubsidi sebanyak 700 ribu ton untuk memperluas akses bagi petani.
Amran menegaskan bahwa keberhasilan ini menunjukkan daya saing industri pupuk nasional yang semakin kuat dan membuka peluang pasar baru di berbagai negara. "Kami sekali lagi atas nama pemerintah mengucapkan terima kasih kepada Pupuk Indonesia atas kerja kerasnya dan capaiannya," ujarnya.
Selain itu, Amran menyampaikan bahwa sejumlah negara lain juga menunjukkan minat terhadap pupuk dari Indonesia. "Selain itu Dubes India sudah menghubungi saya langsung meminta 500.000 ton dan beberapa negara lain juga berminat yaitu Filipina, Brazil, Bangladesh dan ada beberapa negara lagi," ungkapnya.
Wakil Duta Besar Australia untuk Indonesia, Gita Kamath, juga memberikan apresiasi terhadap kerja sama yang telah terjalin antara kedua negara. "Atas nama Pemerintah Australia saya ingin menyampaikan terima kasih sedalam-dalamnya kepada Mentan Amran. Australia menghargai hubungan dengan Indonesia," ujarnya.
Gita menambahkan bahwa kerja sama ini memiliki manfaat langsung terhadap penguatan ketahanan pangan kedua negara. "Pupuk ini akan membantu petani Australia memproduksi komoditas seperti gandum yang digunakan di Indonesia untuk membuat berbagai produk pangan. Ini contoh nyata kerja sama Indonesia dan Australia yang menghasilkan manfaat bersama," katanya.
Keberhasilan ini, menurut Amran, tidak terlepas dari berbagai kebijakan strategis Presiden Prabowo dalam memperbaiki tata kelola pupuk nasional. Di awal pemerintahannya, Prabowo mengambil langkah untuk mengembalikan alokasi pupuk bersubsidi dari 4,55 juta ton menjadi 9,55 juta ton untuk mendukung percepatan swasembada pangan nasional.
Pemerintah juga melakukan deregulasi total 145 aturan lintas kementerian dan lembaga untuk mempercepat distribusi pupuk. Sistem penyaluran dipangkas menjadi lebih sederhana melalui pola langsung Kementan–PIHC–Gapoktan/Koperasi–Petani agar pupuk lebih cepat diterima oleh petani.
Selain itu, pemerintah melakukan reformasi mekanisme subsidi pupuk nasional dengan menghapus berbagai komponen inefisiensi. Reformasi ini diproyeksikan dapat menghemat hingga Rp14 triliun dan menurunkan biaya produksi pupuk nasional.
Melalui pembenahan tata kelola dan revitalisasi industri, pemerintah memproyeksikan penghematan subsidi pupuk hingga Rp112 triliun sampai tahun 2035. Amran menegaskan bahwa seluruh pembenahan sektor pupuk diarahkan untuk memperkuat swasembada pangan, meningkatkan kesejahteraan petani, mengurangi impor, serta membangun kemandirian industri pupuk nasional. "Pupuk bukan hanya soal produksi dan distribusi. Pupuk adalah instrumen strategis menuju kedaulatan pangan nasional," tegasnya.
